Antisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan Dengan Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The mode of Money Laundering Crime (TPPU) that often occurs in Indonesia is by utilizing the role of Notary and PPAT in performing their duties. Notaries and Land Deed Officials ("PPAT") become co-suspects in criminal cases, because they are suspected of assisting in the implementation of money laundering crimes, or other criminal acts involving deeds made. The research method used in writing this article is normative juridical research with a research approach using statutory regulations and using a theoretical or conceptual approach. The results of the analysis of the Notary and PPAT in carrying out their duties to anticipate money laundering apply the principle of Recognizing Service Users, if the Notary or PPAT finds suspicious transactions, they can report it to the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK). In addition, Notary and PPAT are not responsible for the criminal act of money laundering committed by the parties or their clients who use the services of Notary or PPAT who require their services based on their authority. The position of the Notary and PPAT in exercising their authority to make authentic deeds is only as a recorder that is poured into a deed that gives rise to legal acts and has perfect evidentiary power. Notaries and PPAT are only obliged to report to PPATK if there are indications of money laundering committed by the parties or their clients through their services as Notaries or PPAT.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Aksa, A., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Anti-Money-Laundering Efforts by the Financial Transaction Reporting and Analysis Centre Through International Cooperation. 7(2), 1–3.
Ayumiati, A. (2017). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 1(2), 1999–2003. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1428
Budi Bahreisy. (2018). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi. Legislasi Indonesia, 15(2), 103–104. https://contohmakalah.id/assets/uploads/makalah/sistem-pemerintahan-indonesia_20200722.pdf
Dhaneswara, A. (2020). Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas. Jurnal Lex Renaissance, 5(1), 161–178. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art10
Eliya. (2022). PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI ERA DIGITAL MELALUI APLIKASI GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML). Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 8(3), 275–292. https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148
Geno, A. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 2(1), 1. https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223
Ismail, I., Fahamsyah, E., & Suarda, I. G. W. (2021). Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi. Syntax Idea, 3(10), 2131. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i10.1511
Jawab, T., Dalam, N., Tindak, P., & Uang, P. P. (2023). Jurnal Risalah Kenotariatan NOTARY ’ S RESPONSIBILITIES IN PREVENTING MONEY. 4(2).
Kismawardani, K., & Cahyarini, L. L. (2023). Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Notarius, 16(3), 1321–1332. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42407
Murtadha, T. U., Ali, D., & Din, M. (2019). Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Syiah Kuala Law Journal, 3(3), 364–379. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12486
Saptono, S., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Upaya PencegahanTindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Prevention of Money Laundering Crimes in Indonesia. 7(2), 2–6.