Penertiban Penggunaan Jalan di Luar Fungsi oleh Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Kota Padang untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas
Main Article Content
Abstract
Article 127 paragraph (1) in conjunction with Article 128 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates the use of roads outside their functions. This research is an empirical juridical research. The role of Satlantas Polresta Padang in controlling the use of roads outside the function to prevent traffic accidents is to regulate, guide, and/or supervise. Use of public roads for personal purposes for parties must obtain permission from the Police. The consideration for granting permission to use a road for personal gain by the Police is that there are alternative roads that can be used by the public so that they do not hinder traffic activities and that there are road markings that can provide indications that the road cannot be traversed, that road use cannot be carried out by completely closing the entire body. road. Forms of law enforcement by giving warnings and making forced efforts. Not yet in the jurisdiction of the Padang Police Traffic Unit has been subject to criminal sanctions for this violation. Obstacles in controlling the use of non-functional roads to prevent traffic accidents by the Padang Traffic Police, namely the insufficient number of police personnel to supervise and control the use of non-functional roads, lack of dissemination of laws and regulations regarding criminal threats to the use of roads outside of functions. Lack of coordination and cooperation between the Police and the local government, namely RT/RW, Kelurahan, to the Government of each sub-district within the city of Padang in this case, concrete actions taken by RT/RW, Kelurahan Government, and the National Police as law enforcers to curb the use of way outside the function.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Belajar Dengan Metode TOPSIS, Rudang Mayang, Medan, 2018
Marimin, Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk, Grasindo, Bogor, 2013
T.L. Saaty, Proses Hierarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam
Situasi Kompleks, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1991
Suwardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ITB, Bandung, 2002
Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1998
Hendi Sarmyendra, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Suatu Penerapan Hukum, http://pelitaonline.com, diakses tanggal 28 April 2023
Abbach, Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas
Letezia Tobing, Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya, Diakses Hukumonline.com
Said Karim, Efektivitas Penerapan Sanksi Dalam Upaya Penegakan Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar , 2010
Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002
Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, 2010