Analisis Terhadap Masalah Tindak Lanjut Laporan Akhir Pemeriksaan (LAHP)/Rekomendasi Ombudsman
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research is motivated by the fact that there are still many LAHP and/or Ombudsman Recommendations that are not implemented, while the implementation is a necessity for the realization of good, clean and efficient public service delivery and to prevent and eliminate abuse of authority as specified in the laws and regulations. This research was conducted using secondary data, which is sourced from the 2021 Annual Report of the Ombudsman RI, Laws and Regulations on the Ombudsman and on Public Services. From the research conducted, it is known that the factors causing the LAHP and / or Ombudsman Recommendations not to be implemented are due to: First, the legal material factor which still contains legal loopholes, intertwined with the Second factor, namely Law Enforcement, where not all Officials who have the authority to enforce the law oversee the implementation of LAHP and / or Recommendations, as well as impose administrative sanctions on the Reported Party who does not implement LAHP and / or Recommendations, and Third, the factor of those affected by the rule of law, where there is still an assumption of some Reported Party, that LAHP and / or Recommendations are only suggestions, not as something that must be implemented.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
----------, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
----------, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
----------, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Adam Setiawan, Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia terhadap Kepala Daerah, Jurnal Veritas et Justitia Vol. 6 No. 2, 2020.
Conie Pania Putri, Peranan dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Efektivitas Penegakan Hukum, Jurnal Sol Justicia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa, Vol. 3, No. 2, 2020.
https://ombudsman.go.id, 1 April 2022, Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2021.
Putri Ananda sari, Abdul Kadir, Beby Mashito Batu Bara, Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Universitas Medan Area, Vol. 1, No. 1, 2019.
S. Kadarsih, Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Unsoed, Vol. 10, No. 2, 2010.
Simanjuntak, Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan, Jurnal Hukum dan Peradilan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I., Vol 3, No. 2, 2014.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, Edisi I, Cetakan 5, 2004.
Yusnani Haszimzoem, Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia, Jurnal Fiat Justisia, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8 No. 2, 2014.