Kepastian Hukum Surat Kuasa Mutlak dalam Hal Tanah sebagai Objek Hak Tanggungan
DOI:
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1608Keywords:
Absolute Power, Land, Dependency Rights, Legal CertaintyAbstract
Absolute power in the case of land objects was initially prohibited in accordance with the provisions of the Minister of Home Affairs Instruction Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power of Attorney as a Transfer of Land Rights and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The use of absolute power can then be permitted in accordance with the provisions of the Letter of the Director General of Agrarian Affairs on behalf of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 594/493/AGR dated 31 March 1982 and the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 10 of 2014 concerning the Revocation of Legislation Regarding Land. The purpose of this research is to explore the limits of absolute power that can or cannot be used in the case of land as an object of mortgage rights as an embodiment of legal certainty by referring toestablished rightwhile exploring the legal consequences. The type of legal research used is normative. The approach used in this research is statutory, conceptual and case regulations. The results of the research found that the limits of absolute power that can be used are inseparable from the main agreement which includes that all rights attached to the parties have been fulfilled. The grant of power cannot then be substituted. The legal consequences are attached to the agreement, namely that it can be canceled or null and void by law. Legal certainty regarding the use of absolute power has not yet been realized, because there are no explicit statutory regulations that regulate absolute power.
Downloads
References
Akmal, H., Yaumal. 2021. “Akibat Hukum Kuasa Mutlak dalam Akta Pengikatan Jual Beli dengan Pembayaran Penuh atas Objek Jual Beli”. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VIII, No. 1.
Ali, Zainuddin. 2021. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Amaliya, Lia. 2022. Hukum Perikatan. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
Bachtiar. 2021. Mendesain Penelitian Hukum. Yogyakarta: Deepublish.
Effendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. 2018. Metodologi Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group.
Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Helmi, Nurul. A., Teuku Yudi. Fatahillah. 2021. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kuasa Menjual Mutlak dalam Transaksi Jual Beli Tanah”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH, Vol. IV, No. 1.
Indriani, Dewi. dkk. 2023. “Kekuatan Hukum Surat Kuasa Mutlak pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah”. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11, No. 7.
K., I Made Hendra. 2021. Problematik Notaris dalam Praktik. Bandung: Alumni.
K., Johannaes Ibrahim. 2021. Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika.
Panjaitan, Hulman. 2014. Kumpulan Kaidah Hukum: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya. Jakarta: Kencana.
Purba, Hasim. 2022. Hukum Perikatan dan Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika.
P., Muhammad Teguh. 2019. Pokok-Pokok Hukum Kontrak. Makassar: Social Politic Genius.
Sinilele, Ashar. 2020. “Klausul Kuasa Mutlak dalam Akta Jual Beli Tanah di Kota Palopo”. El-Iqtishady, Vol. 2, No. 1.
Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus. Jakarta: Kencana.
Syahrum, Muhammad. 2022. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Riau: Dotplus Publisher.
Wahid, Abdul. Rohadi. B., Siti Malikhatun. 2022. Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
Y., Yosita Erva & Trisaka, Agus. 2023. “Peralihan Hak Tanah Menggunakan Akta Kuasa Mutlak: Tindak Lanjut Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah”. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 12, No. 2.
Zaman, Nurus. 2021. Konstitusi dalam Perspektif Politik Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.