Penanggulangan Pembalakan Liar dengan Hukum Pidana dan Penerapannya

Article Sidebar

ARTICLE PDF
Published: Sep 21, 2023
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.924

Main Article Content

Wayah Aji Kurniawan
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Kuswardani Kuswardani
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Abstract

Illegal logging is an illegal practice that damages the environment, threatens the sustainability of ecosystems, and causes significant economic losses. The main aim of this research is to investigate the regulation of criminal acts and the government's efforts to overcome the impact of illegal logging. The research method used in this study is normative which analyzes library materials and laws related to illegal logging. From this study, it was found that Law no. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction is a regulation that is often used in enforcing illegal logging laws. The government has taken various efforts to combat illegal logging in Indonesia. One of them is granting permits for selective felling of trees in forest areas to encourage tree cutters to comply with established regulations. Apart from that, the government is also active in making regional regulations to minimize cases of illegal logging in various regions of Indonesia. Collaboration with related agencies is also part of the government's efforts to tackle illegal logging. With effective implementation, criminal law enforcement can become a strong tool in efforts to combat illegal logging. However, these efforts must be accompanied by comprehensive steps, including increasing public awareness, protecting witnesses and whistleblowers, and promoting sustainable use of forest resources.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kurniawan, W. A., & Kuswardani, K. (2023). Penanggulangan Pembalakan Liar dengan Hukum Pidana dan Penerapannya. UNES Law Review, 6(1), 1845-1852. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.924
Issue
Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.

References

Anas, A. (2017). Analisa Yuridis Penyidik Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Tapanuli Tengah. (Tesis doktor, Universitas Medan Area).
Barda Nawawi Arief. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Kementerian Lingkungan Hidup. (2022). Laporan Kinerja Tahun 2022. Tersedia di https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ_Ditjen_Gakkum_2022_All_Rev4_LR_compressed.pdf
Fauzi Narindrani. (2018). Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2(2), 241–256.
Kuswardani. (2023). Pertangungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," 325–338. Tersedia di https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9438/25.%20Kuswardani.pdf?sequence=1
Nursyahdi, A., Arrafi, Iswan Dewantara, & Oramahi, H. A. (2013). Analisis Data dan Informasi Kasus Illegal Logging yang Ditangani oleh Sporc Brigade Bekantan dengan Menggunakan Aplikasi Case Tracking Database. Jurnal Hutan Lestari, 1(3).
Salat, M. (2012). Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum. Masalah-Masalah Hukum, 41(1), 110-117.
Sugianto, I. (2006). Manual Investigasi Illegal Logging: dengan pendekatan UU Kehutanan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Indonesia Center For Environmental Law.
Sugono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
United Nations. (2022). Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Tersedia di https://www.unodc.org/documents/treaties/WG_TA_2022/CTOC_COP_WG.2_2022_3/CTOC_COP_WG.2_2022_3_E.pdf
United Nations. (1996). The role of criminal law in the protection of the environment. Tersedia di https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2020/resolution-1996-10.pdf
DitJen GAKKUM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Statistik Kinerja Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum. Tersedia di https://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang
Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang
Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.
Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.