Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The existence of Article 36 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration becomes a weapon for couples who wish to marry with different religions in registering their marriage through a decision from the District Court. This is contrary to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which prohibits interfaith marriages and also prohibits these marriages from being registered. In 2022 a citizen named E. Ramos Petege submitted a request for judicial review of Article 2 paragraph (1) and Article 8 letter F of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage because these articles were considered to violate his constitutional rights. The Constitutional Court also decided to reject the petition of the applicant. Research using normative juridical method with the nature of descriptive analysis research. The results of this study explain that violations in the legal order of marriage in Indonesia are motivated by minimal understanding of religion with the assumption that marriage is only limited to civil relations and the Marriage Law does not explicitly imply a prohibition against interfaith marriages. Furthermore, the reasons for the District Court granting interfaith marriages are related to human rights in the 1945 Constitution and legal rules on population administration. So that the urgency of the decision of the Constitutional Court in rejecting interfaith marriages is to provide legal certainty and become a final and binding legal reference for all law enforcement agencies in Indonesia.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Alumni.
Aditya Bakti Sudikno Mertokusumo. 2007. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Liberty: Yogyakarta 76
Andang Sari. 2016. Larangan Perkawinan Antar Agama Menurut UU. No.1 Tahun 1974. Jurnal Kajian Ilmiah UBJ. Vol. 16, No. 2
Andri Rifai Togatorop. 2023. Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Agama Kristen dan Islam. Journal of Religious and Socio-Culture. Vol.4, No. 1
Anggreini Carolina Palandi. 2013. Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Lex Privatum. Vol. 1, No. 2.
Bonar Hutapea. 2011. Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama. Sosio Konsepia. Vol. 16, No.1
Dahlan Thaib. Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda. 2015. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers
Dean Pahrevi. https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasanganmelakukan- pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya, diakses pada 23 Mei 2023 pukul 18.03
Erizka Permatasari. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicialreview-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257. Diakses pada 5 Maret 2023 pukul 15.07
Enggar Wijayanto. 2023. Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pancasila terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Jurnal Hukum dan HAM Wicarana. Vol.2, No. 1
Hilman Adikusuma. 1997. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Bandar Maju
J.R Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo
Kamal Muchtar. 1974. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Bulan Bintang: Jakarta K. Wantjik Saleh. 1980. Hukum Perkawinan. Jakarta: Ghalia Indonesia
KBBI. https://kbbi.web.id/konstitusi, diakses pada 23 Februari 2023 Jam 20.18
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958#. diakses pada 16 Februari 2023 pukul 14/56
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958. Diakses pada 16 Februari 2023 pukul 15.55
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri 88441675141891.pdf. diakses pada 23 Mei 2023 pukul 16.59
Marian Wibowo. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_32_MK%20dan%20Hukum%20A cara%20PUU%20%20Dr.%20Mardian%20Wibowo,%20S.H.,%20M.S i.pdf, diakses pada 6 Maret 2023 Jam 00.56 Salma. https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/. diakses pada 4 Februari 2023 pukul 18.26
Maruar Siahaan. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
M. Karsayuda. 2006. Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Total Media
Mohammad Mahfud. 2009. Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum. Vol. 16, No. 4
Netty Kozaria, dan Meri Yarni. 2020. Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Vol. 4, No. 2
Nurul Qomar. 2012. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi. Vol. 1, No. 1
O.S. Eoh. 1996. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Subekti dan Tjitrosubidio. 2013.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya
Paramita Sudarsono. 2010. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta
Sudikno Mertokusumo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra
Tinuk Dwi Cahyani. 2020. Hukum Perkawinan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/PN.JKT.Sel