PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG MENGALAMI BLAMING THE VICTIM DI TINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Sexual violence is a form of human rights abuse. This explicitly strips women of their constitutionally guaranteed civil right to safety and security, Article 28G(1) of the Constitution. Many women victims lose their right to recognition, security, protection, assurance of a fair trial and equal treatment before the law because they do not receive a fair trial. The purpose of this article is to first understand and explore the idea of legal protection for female victims of sexual violence in Indonesia. Second, to determine the extent to which Indonesian law applies to the legal protection of female victims of rape. Attitudes and judgments toward victims are often at the root of sexual violence. It is therefore interesting to study victimology as part of criminal law. Victim blaming he can monitor and deal with in two ways (2). The first examines the impact of victim, perpetrator, and contextual characteristics on negative attitudes about sexual violence. The second approach focuses on investigating the relationship between victim blaming and victims of sexual violence. This type of research employs normative appraisals, and legal studies focuses on the study of legal provisions and includes jurisprudence, which consists of dogmatic studies of law, legal theory, and legal philosophy. The study concludes that the basic idea behind the emergence of victim-blaming legal protection for victims is the provision of Article 27 of the 1945 Second Amendment to the Constitution, namely that all citizens before the law. It is a recognition of equality of On the other hand, Indonesia has long had positive laws providing legal protection for victims of sexual violence. However, many laws and regulations in Indonesia do not contain provisions specifically aimed at victims of sexual violence who are victims of referrals.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
C Maya Indah S. (2014). Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Vitimologi dan Kriminologi. PrenadaMedia Group.
Ellyvon Pranita. (2022, December 27). 15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan. Kompas.Com.
Gosita, A. (1987). Relevansi viktimologi dengan pelayanan terhadap para korban perkosaan: beberapa catatan. Ind. Hill-Company. https://books.google.co.id/books?id=vXsiAAAAMAAJ
J.E. Sahetapy. (1987). Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai. Pustaka sinar Harapan.
Jonathan Doak. (2008). Victims’ Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the Role of Third Parties. Bloomsbury Publishing. https://books.google.co.id/books?id=vvDbBAAAQBAJ
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (n.d.).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (n.d.).
Merry Dame Cristy Pane. (2023, April 12). Playing Victim dan Victim Blaming, Apa Sih Bedanya? ALODOKTER. https://www.alodokter.com/playing-victim-dan-victim-blaming-apa-sih-bedanya
Mulyana W Kusuma. (1988). Kejahatan Dan Penyimpangan. YLBHI.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. (2017).
Rena Yulia. (2010). Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha Ilmu.
Ryan, W. (2010). Blaming the Victim. Knopf Doubleday Publishing Group. https://books.google.co.id/books?id=TTSti54CR4EC
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (2016).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( UU PTPPO). (2007).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). (2004).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). (2014).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). (2014).
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Porografi. (2008).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Wowen). (1984).
Waluyo, B. (2022). Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?id=BTFsEAAAQBAJ