KEKUATAN SURAT PELEPASAN TANAH ADAT TERHADAP SERTIFIKAT TANAH YANG DITERBITKAN
Main Article Content
Abstract
For the traditional law society, land has a very important position. Together with the influences of regulations outside of the traditional law community, therefore, there is a change of value standard of the utilization of rights upon traditional land by the traditional law society itself. Land not only has social values; however, it also has economic values, which means, the rights of ownership of traditional land now can be transferred by the traditional authority to other parties outside of the traditional law society by the release of rights upon traditional land, it can be concluded that the ownership of disputed land by the government without a letter of customary waiver from customary parties is an act against local customary law, which has been supported by valid evidence in accordance with the decisions of the district court and high court, therefore the Land Agency must be more thorough in issue land certificates so that they can protect land rights, especially over customary land rights, for owners who have a weak position.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Efendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum (Jakarta : CV Rajawali Press,1991), hal 27
Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), hal. 224.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung; Alumni, 1979) halaman 105
Sediono M.P. Tjondro Negoro, Menuju Keadilan Agraria. (Bandung : Yayasan AKATIGA tahun 2002), hal. 1000
Rudinald Ferdinandus, S.ST, Wawancara, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran