Sinkronisasi UUPA Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penetapan dan Penggunaan Hak Atas Tanah
Main Article Content
Abstract
In achieving what is emphasized in article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is neither necessary nor appropriate for the Indonesian people or the State to act as land owners, it is more appropriate if the State, as the power organization of the entire people (nation) acts as the Body. Ruler. It is from this angle that we must look at the meaning of the provisions in article 2 paragraph 1 of the UUPA which states that "Earth, water and space, including the natural wealth contained therein, are at the highest level controlled by the State". In accordance with the principles stated above, the word "controlled" in this article does not mean "owned", but is an understanding, which gives authority to the State, as the ruling organization of the Indonesian Nation, to at the highest level regulate and carry out the allocation, use , provision and maintenance thereof, determines and regulates the rights that can be had over (part of) the earth, water and space, determines and regulates legal relationships between people and legal actions concerning earth, water and space. Understanding the concept of the meaning and substance of the state's right to control land is important to straighten out existing authority in the form of regulating, administering/managing and supervising to avoid confusion and arbitrariness. The right to control from the state is "the term given by the UUPA to legal institutions and the concrete legal relationship between the state and Indonesian land
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
A. Ridwan Halim, Hukum Agraria dalam Tanya Jawab (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1988).
Boedi Harsono, Hukum Agraia Indonesia, (Jakarta: Penerbit Djambatan, cetakan kesepuluh, 2 005)
Maria SW. Soemardjono, Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998
Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria (Yogyakarta, Cetakan I, 2007).
Moh. Koesnoe, Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, (Airlangga University Press, Surabaya,1979).
Notonegoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (Alumni, Bandung, 1986).
Soediman Kartohadiprodjo, Membina Tata Kehidupan Politik Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, (Alumni, Bandung, 1979), Cet.l
Soetikno, Filsafat Hukum, Bagian 1, (Pradnya Para-mita, Jakarta, 1976), Get. 1
Soerjono Soekanto, SosiologiHukum Dalam Masyarakat, (CV. Rajawaii, Jakarta, 1982)
Ter Haar, Asas-asas dan Susunan HukumAdat, terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto, {Pradnya Paramita, Jakarta, 1976)
Winahyu Erwiningsih, Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945 (Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009)