URGENSI PENGATURAN LENIENCY PROGRAM TERHADAP DUGAAN KARTEL ATAS KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition stipulates various prohibitions for actions that cause unfair business competition, especially contractual activities between business actors, one of which is a cartel The actions of this cartel have an impact on the sustainability and welfare of consumers as a result of price and production regulation in the market. In proving the realm of unfair business competition, namely cartel, it can be proven through indirect evidence. Indirect evidence according to the Regulation of the Commission for the Supervision of Business Competition Number 1 of 2010 concerning Procedures for Handling Cases is a guide. The cartel case approach which is regulated through Article 11 of Law Number 5 of 1999 adopts the principlerule of reason tend to see and examine the reasons of business actors who commit an act that is considered to violate the competition law. However, the success of disclosing cartel cases is still experiencing obstacles. Several countries have implemented leniency program as a response to cartel cases. The process of enforcing business competition law in Indonesia has not been able to overcome cartel cases that have harmed consumers. The results of this study explain the difficulty in disclosing cartel cases in Indonesia because there are no parties or informants to assist law enforcement to ascertain the alleged cartel. The urgency of the leniency program is the only way to reduce difficulties and restore an efficient and effective economic situation so that consumers are able to prosper.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Appe Hamonangan Hutauruk, “Filosofi Negara Kesejahteraan Yang Dirumuskan Dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”.SOLJUSTISO: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.3 Nomor 1. (2021).
Asmah, “Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Masa Pandemi bagi UMKM di Kota Makassar”. Jurnal Persaingan Usaha. Vol.1. No.1. 2021.
Agum Reynaldo, “Proses Pembuktian Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Praktek Monopoli Kartel Ban”.(2019). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Devy Monica, dkk, :”Reformulasi Pengaturan Leniency Program Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perbandingan Leniency Program Di Brazil).Jurnal Cakrawala Hukum.Vol.9 Nomor 2 (2018)
Kurniawan, “Bukti Tidak Langsung Dalam Penyelesaian Sengketa Kartel.Jatiswara Law Journal. Vol.34. No.3 November 2019
Made Prasasta Primandhika, “Analisis Penerapan Pendekatan Rule of Reason Dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia”. Program Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Udayana
Marifa Anandita Sari, “Upaya Pemberantasan Kartel dengan Pemberlakuan Leniency Program”.Jurnal Ilmiah Mandala Education. Vol.6 No.2 Oktober 2020
Ni Putu Indah Amy Candradevi, “Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. (2015). Fakultas Hukum Universitas Udayana
Putri Utama Dian Safitri, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.18. No.4.2021.Fakultas Hukum
Sabam M. Tambunan, “Praktek Kartel Suatu Persaingan Tidak Sehat Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Perekonomian”.Law Faculty of MPU Tantular University Yure Humano. Vol.2 No.2 (2018).
Yuniar Hayu Wintansari, “Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia”.Jurnal Lex Renaissance.Vol.5.No.4.2020