PENERAPAN KODE ETIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPRD DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Article 3 paragraphs (1) and (4) of Padang Pariaman Regency DPRD Regulation Number 2 of 2020 concerning the DPRD Code of Ethics. One violation of the code of ethics is violence in carrying out duties. This research is legal research with descriptive-analytical specifications. From the results of the internal meeting, the members of the DPRD who were in conflict were summoned. The Honorary Board verbally reprimanded DPRD members with the initials H and J. Then they were given directions and input on what they had done in DPRD meeting activities. The two DPRD members were asked not to repeat their actions and attitudes and to respect the DPRD district regulations and procedures. Padang Pariaman. Obstacles in the Implementation of the Code of Ethics as an Effort to Overcome Violent Behavior by DPRD Members in Carrying Out Their Duties at the Padang Pariaman Regency DPRD are in the form of External Obstacles, namely statutory regulations. Weaknesses in research techniques in Article 51 letter b of Government Regulation Number 53 of 2005 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 2004 concerning Guidelines for Drafting the Standing Orders of the Regional People's Representative Council which states that document inspection is only sufficient for formal evidence in the form of written allegations and the identity of the reporter and through requests for information and explanations from witnesses and/or those concerned as well as an examination of documents or other evidence.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Agustini, L. (2022). PENERAPAN PERMENKUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2021 BAGI WARGA BINAAN DALAM PROGRAM ASIMILASI RUMAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang). UNES Journal Of Swara Justisia, 6(3), 199-208. doi:10.31933/ujsj.v6i3.262
Buku Memori Pelaksanan Tugas DPRD Padang Pariaman Periode 2009-2014
B.N Marbun, DPRD: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Sinar Harapan, Jakarta, 2006
Desi Hariyati, Sewindu Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi, KPPOD, 2009, Jakarta
Noval, C. (2022). PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA PONDOK PESANTREN NURUL IKHLAS (Studi Kasus Pada Unit PPA Polres Padang Panjang). UNES Law Review, 4(4), 479-487. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4.273
Putra, A. (2022). PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Pada Ditreskrimum Polda Sumbar). UNES Journal Of Swara Justisia, 5(4), 358-366. doi:10.31933/ujsj.v5i4.234
Rosadi, O., & Satria, A. (2022). IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA. UNES Law Review, 5(1), 99-109. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.294
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003