PENERAPAN ASAS PUBLISITAS PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
DOI:
https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.299Keywords:
Land, Land Registration, Publicity PrincipleAbstract
Land registration is important as evidence of strong rights to land rights and to provide legal certainty regarding land rights, as regulated in Article 19 paragraph (1) UUPA. Announcement of the status of ownership of land rights is the principle of publicity in the implementation of land registration. One of the important issues related to legal certainty in the implementation of land registration is the principle of publicity. This principle regulates and guarantees proof of ownership of land rights where each application for registration must be carried out by the announcement of physical data and juridical data for a certain time. The implementation of PTSL 2019 in West Sumatra, one of which is Sawahlunto City, which has been carried out in Tumpuk Tangah Village, Talawi District. This research is a legal research with a descriptive analytical research specification with a normative juridical approach as the main approach and supported by an empirical juridical approach. So it can be concluded how the application of the principle of publicity to the complete systematic land registration in the City of Sawahlunto, West Sumatra Province and the legal impact if the principle of publicity is not applied
Downloads
References
_____________, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2005
Edy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 1999.
Imam Sutiknjo, Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2010.
___________, Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Anang Fajrul U., Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch, Pojok Wacana, http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/
Arisaputra, Abdullah, dan Bakar, Akuntabilitas Administrasi Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat, Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 2, Juni 2017
Humas ATR/BPN bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target, Jakarta, 2018.
Rakhmat Wiwin Hisbullah, Farida Patittingi, Zulkifli Aspan, Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik, Madani Legal Review Volume 2, Nomor 1, Juni 2018.
Sobirin, Virdina Afidianti, Makalah : Publisitas, Malang, 2011
