Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini mengkaji keberadaan hukum adat sebagai representasi sistem hukum asli Indonesia serta kesesuaiannya dengan reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hukum adat dipandang sebagai pilar yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus diakui secara konstitusional sebagai bagian penting dari kerangka hukum nasional. Penelitian ini juga membahas upaya modernisasi hukum pidana yang tetap mengakomodasi nilai-nilai hukum asli bangsa, termasuk prinsip-prinsip hukum adat, nilai agama, dan tradisi lokal, guna menciptakan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum adat dalam konteks hukum nasional dan tantangan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum pidana modern, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya Indonesia.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Alvi Syahrin, S.H., Anggusti, I.M., MM, M., Alsa, A.A. and SH, M., 2023. Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Merdeka Kreasi Group.
Bramantyo, R.Y., Pujiono, B. and Windradi, F., 2024. Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana. Transparansi Hukum, 7(2).
Hasan, Z., Cantika, A.B., Sari, H.L. and Indiana, P.N.K., 2023. Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2).
Ibnu Mazjah, 2024, Penelitian Hukum, Jakarta: Pena Persada.
Lauren, C.C., 2023. Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(09).
Maranay, R.A.R. and Marsal, I., 2024. Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(4).
Prasna, A.D., 2022. Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Provinsi Sumatera Barat). Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(2).
Purwanti, Y., Rachman, F., Gunawan, T. and Kartadinata, A., 2023. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Metode Phising oleh Kepolisian Daerah Lampung. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 2(01).
Ramadhan, M., Ariyanti, D.O. and Ariyanto, H., 2021. Fungsi Hukum Pidana Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Transnasional. Jurnal Hukum, 6(1).
Rasyidi, M.A., 2021. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Mitra Manajemen, 12(1).
Sari, R.A.D.P., 2023. Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(11).
Satria, J., 2024. Penolakan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Boyolali Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan No 601/Pdt. P/2020/PA. Bi) (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
Sempo, V., 2024. Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. LEX PRIVATUM, 13(5).
Sutriadi, D. and Simangunsong, F., 2022. Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(2).