KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA ANTARA WARGA NEGARA ASING TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA

Main Article Content

Oriza Imanda Pratama Ismi Putri
Fatma Ulfatun Najicha

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions in the regulations regarding the nominee agreement and the form of sanctions given to the notary making the nominee agreement deed that is contrary to the UUPA. This type of research is normative juridical and the approach method used is the statutory approach. The results of this study are that the nominee  agreement between foreign citizen and Indonesian citizen does not meet the objective requirements for the validity of the agreement, because it does not contain a lawful cause. This is because this agreement was made to do things that are prohibited by law. Foreign nationals do not have ownership rights to land in Indonesia, but only have usufructuary rights to land. This has been regulated in Article 42 of the UUPA. In relation to the notary making the deed of the nominee agreement which is contrary to the UUPA, then administratively, the notary has violated article 16 paragraph (1) letter d of the UUJN, so that it can be subject to sanctions in the form of verbal warning, written warning, temporary dismissal, respectful dismissal, or dishonorable dismissal.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ismi Putri, O., & Ulfatun Najicha, F. (2021). KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA ANTARA WARGA NEGARA ASING TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA. UNES Law Review, 4(2), 190-197. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.222
Section
Articles

References

Aprilla, A. P., Permadi, I., & Effendi, L. (2018). Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Warga Negara Asing Dengan Meminjam Nama Warga Negara Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(1), 15–21.
Ardani, M. N. (2017). Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Di Indonesia. Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, 13(2), 204-216.
Damayanti, A. (2015). Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 12/PDT/2014/PT.DPS). Jurnal Repertorium, 2(2), 96-104.
Kartadimadja, T. S., & Tenges, J. E. (2020). Analisis Keabsahan Kepemilikan Tanah Oleh Orang asing Di Indonesia. PALAR (Pakuan Law Review), 6(1), 28-52.
Komang, I., Suwanjaya, G., Sumardika, N., Made, N., & Ujianti, P. (2020). Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing di Bali. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2). 384-387.
Rokilah, & Mukaromah, M. (2018). Pemilikan Hak Atas Tanah bagi Warga Negara Asing. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 137–150.
Sumanto, L. (2013). Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah Oleh Orang Asing Dan Badan Hukum Asing (Studi Perbandingan Indonesia-Turki). Jurnal Hukum PRIORIS, 3(3), 67-102.
Winarta, E. N. (2017). Hak Pakai Atas Rumah Hunian Warga Negara Asing Dalam Perkawinana Campuran Tanpa Perjanjian Kawin. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 42–57.
Novia Ermida, P. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing. (Universitas Sumatra Utara, 2018). Diakses dari https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4963
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Jabatan Notaris
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah