ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS PEMBENTUKAN DAN ASAS MATERI PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Main Article Content

Sherlock. H. Lekipiouw
Hendrik Salmo
Julista Mustamu
Heillen. M. Y. Tita

Abstract

There are several articles in the Ambon Mayor's Regulation Regarding PSSB which do not reflect the formation and regulations of the legislation. The purpose of this research is to study and analyze the implementation as the formation and principle of the material of legislation. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the establishment of Ambon Mayor Regulation Number 18 of 2020 concerning the Implementation of Large-Scale Social Restrictions in Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Ambon City has not reflected as a statutory regulation and the material principle of statutory regulations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lekipiouw, S., Salmo, H., Mustamu, J., & M. Y. Tita, H. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS PEMBENTUKAN DAN ASAS MATERI PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR. UNES Law Review, 3(3), 281-290. https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i3.185
Section
Articles

References

A..Hamid Attamimi, 1990, Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I- Pelita IV, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta,
Bander J Nasution, Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Dengan Pemikiran Moderen, Makalah
Eka N.A.M Sihombing, Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2020
Maria Farida dkk, 2008, Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang- Undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta
Tim Peneliti Universitas Hasanuddin, 2009, Esensi dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Hasil Penelitian, Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Universitas Hasanuddin, Makassar
Yuliandri, 2009, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, gagasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan, Rajawali Press, Jakarta
Yuliandri dkk, 2014, Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan, Laporan Akhir, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta