PELAKSANAAN PUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BERDASARKAN PUTUSAN NO. 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT

Main Article Content

Wisnu Nugraha

Abstract

Penulisan ini disusun dalam tujuan untuk mempelajari dan meninjau pelaksanaan putusan tata usaha negara dalam pelanggaran adminisrasi pemilu berdasarkan Putusan No. 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Penelitian ini dibuat dalam metode literature kepustakaan dan menggunakan putusan sebagai objek penelitian Hasil yang diperoleh adalah preskriptif. Tujuan rumusan masalah penelitian ini adalah untuk (1) Bagaimana Putusan Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT atas Partai Politik PKP Indonesia dan (2) Mengapa Majelis mengabulkan permohonan Partai Politik PKP Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) Bahwa putusan Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT memberikan kepastian hukum kepada PKP Indonesia sebagai partai politik untuk dapat ikut serta dalam kegiatan pemilu setelah memperoleh pemulihan hak akibat pelanggaran administratif yang dikeluarkan oleh KPU RI. (2) Bahwa pertimbangan majelis hakim PTUN Jakarta adalah memberikan pemahaman bahwa KPU RI harus dapat menjalankan tugas dna tanggungjawabnya sesuai dengan asas-asas hukum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimana keputusan yang ada yaitu keputusan MK tidak dapat meniadakan keputusan KPU RI sebelumnya terhadap hasil administratif dari PKP Indonesia yang sudah dinyatakan lolos dan dapat mengikuti tahap verifikasi factual berdasarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nugraha, W. (2021). PELAKSANAAN PUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BERDASARKAN PUTUSAN NO. 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. UNES Law Review, 3(2), 201-206. https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2.167
Section
Articles

References

Abdulah, Rozzali. 2005. hukum acara peradilan tata usaha Negara, Raja grafindo persada. Jakarta.
Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985.
Ridwan HR, Hukum administrasi Negara, edisi revisi, Rajawali Pers. 2011.
Tjandra, W. Riawan, 2005, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Tjandra, W. Riawan, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, cet. 2 (Bandung: Alumni, 1978).
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Putusan PTUN No. 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT
https://http716.wordpress.com/2016/10/28/hukum-ptun-pengertian-asas-asas-dan-perbedaan-antara-acara-ptun-dengan-acara-perdata/