Wanprestasi Perjanjian Kerja PT Perkebunan Nusantara II Medan dengan Pensiunan Karyawan
Main Article Content
Abstract
This article is entitled Default of PT Perkebunan Nusantara II Medan with retired employees of PT Perkebunan Nusantara II Medan. The work agreement made and agreed upon by PT Perkebunan Nusantara II Medan with retired employees is that as long as the company has not provided old age compensation, then retired employees are still entitled to occupy official employee housing. However, the company did not comply with the work agreement that had been agreed and stipulated, PT Perkebunan Nusantara II Medan issued a summons three times to evict the retirees from the company's official housing land before giving old age compensation to retired employees, and only giving compensation money. to retired employees. The aim of this research is to explain the forms of default committed by PT Perkebunan Nusantara II Medan, and efforts to resolve breaches of employment agreements between the company and retired employees. The method used in this research is an empirical juridical method which comes from primary legal material sources by examining statutory regulations related to this research. The results of this research found that there were defaults committed by the company with efforts to resolve the default through non-litigation channels between the company and retired employees, by fulfilling the obligations and achievements that should have been fulfilled by the company.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Ahmadi, Miru. (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta : Rajawali Pers.
Arini, A. Dian. (2020). Pandemi corona sebagai alasan force majeur dalam suatu kontrak bisnis. Supremasi Hukum,9(1),41-56.
Imaddudin, Rizky. (2022). Penyelesaian Perkara Hukum Jalur Non-Litigasi dengan Mediasi. Diakses pada 16 Januari 2024 dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/15648/Penyelesaian-Perkara-Hukum-Jalur-Non-Litigasi-dengan-Mediasi.html.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Buku Kesatu
Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Munir Fuady. (2002). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Peraturan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Portal Berita InfoPublik. (2023). Diakses pada 16 Januari 2024 dari https://infopublik.id/kategori/nusantara/376678/pemberian-tali-asih-sebagai-perekat-silaturahmi-antar-anggota-korpri.
PT Perkebunan Nusantara II. (2022). Tentang SHT. Diakses pada 14 Januari 2024 dari https://ptpn2.com/tentang-sht/.
Salim, HS. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
Sinaga, N. Anita & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. Jurnal Mitra Managemen,7(2),43-57.
Yahya, Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni.