Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/Ppat yang Berindikasi Melakukan Perbuatan Pidana (Studi Kausus Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 310 K/Pid.Sus/2022)
DOI:
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1355Keywords:
Notary Public, PPAT, CriminalAbstract
A notary is a public official whose authority is given by the state to carry out some government functions in terms of making authentic deeds. In carrying out their duties, notaries have the authority regulated in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries which has been amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries. A deed made by a notary is a product in which the contents of the deed contain formal data submitted by the person present, or in other words the contents of the deed are the wishes and/or wishes of the parties. The information submitted by these parties is not entirely true, because there are parties who submit false information for personal gain, which can harm or ensnare the notary in a criminal act. Losses resulting from the deed This can cause the notary to be sued by the injured party, or in other words the notary is deemed to have bad intentions, even though the notary has carried out his duties in accordance with what is regulated in the UUJN and the Notary's Code of Ethics and is considered to have committed a criminal act. What is the legal protection for the notary and what is the notary's responsibility for the deed.
Downloads
References
Harahap, M. Y. (2000). Hukum Acara Perdata. Pradnya Paramita.
Ikatan Notaris Indonesia. (2015). Kode Etik Notaris. In.
Mamudji, S. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Peraturan nomor 16 tahun 2021, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta anggaran Majelis Pengawas Notaris, (2021).
Peraturan Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, (2021).
Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. (2017). Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. Acta Comitas, 2, 172–182. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01
Setiawan, W. (2004). Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik (Edisi Mei-). Media Notariat.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, (2014).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
