Regulasi Sebagai Pengontrol dalam Mendukung Investasi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dengan Skema Hak Pengelolaan Terbatas di Atas Barang Milik Negara

Main Article Content

Widyaningrum Widyaningrum

Abstract

Legal certainty is one of the aspects that can attract investors to invest in Indonesia, one of which is investment in infrastructure development. This investment is one form of funding other than the state budget to develop Indonesia. One of the schemes as an alternative funding for infrastructure development is Limited Cooperation for Infrastructure Financing (KETUPI) which until now has not been able to be implemented, one of the obstacles is the covid pandemic, so to attract investors it is necessary to improve regulations and harmonize other regulations in the context of implementing this KETUPI. The role of regulation is very important, one aspect that provides legal certainty is the substance of the law itself, so that existing regulations need to contain the spirit contained in investment, namely equal treatment, openness and one-stop service for various investment pilots.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Widyaningrum, W. (2023). Regulasi Sebagai Pengontrol dalam Mendukung Investasi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dengan Skema Hak Pengelolaan Terbatas di Atas Barang Milik Negara. UNES Law Review, 6(2), 4429-4438. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1279
Section
Articles

References

Sornarajah. M. “The International Law On Foreign Investment”, (New York: Cambridge University Press, 2010).
Rajagukguk, Erman. “Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)”. (Depok: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Perkasa,2019).
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Indonesia (BPIW), Warta. “Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, Arah Prioritas Pembangunan Infrastruktur Nasional”, Sinergi, Ed. 47, Julis-Agustus 2020.
Baderi, Firdaus. “Undang-Undang Cipta Kerja Mempermudah Iklim Investasi”, Harian Ekonomi Neraca,11 Juli 2022, tersedia pada www.neraca.co.id/article/165320/uu-cipta-kerja-mempermudah-iklim-investasi, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.
Kementerian Investasi/BKPM, “UU Cipta Kerja: Dorong Investasi Ciptakan Lapangan Kerja”, tersedia di https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja, diakses pada tanggal 18 Desember 2022.
Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian, Pemerintah Gelar Sosialisasi Regulasi Terkait Percepatan Pembanganunan Proyek Strategis Nasional, tersedia di https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3510/pemerintah-gelar-sosialisasi-regulasi-terkait-percepatan-pembangunan-proyek-strategis-nasional, diakses pada tanggal 18 Desember 2022.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. “Laporan KPPIP Semester 2 Tahun 2021”.
Lev, Daniel S. Pemulihan Negara Hukum, Tempo, 6 Januari 2002
Menparekraf Kembangkan Lima Skema Pembiayaan Infrastruktur, Balipost, 2 Agustus 2022, tersedia pada https://www.balipost.com/news/2022/08/02/283587/Menparekraf-Kembangkan-Lima-Skema-Alternatif...html , diakses pada tanggal 17 Desember 2022.
Operator PPID Lampung, Rapat Progres Pembangunan Kawasan Industri Proyek Strategis Nasional, tersedia di https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Rapat-Monev-Progres-Pembangunan-Kawasan-Industri-Proyek-Strategis-Nasional, diakses pada tanggal 18 Desember 2022.
Sari, Indah. Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.10 No.2, Maret 2020.
Winata, Agung Sudjati. Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya terhadap Negara. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No 2 Desember 2018.
Yosefa, Melya Sarah, dkk. Hak Istimewa Bagi Investor Asing Dalam Berinvestasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Asenar NR,”Diskusi Publik Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Perpres Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Hak Pengelolaan Terbatas (HPT), durasi video 2:12:17, tersedia pada https://www.youtube.com/watch?v=mNFNXB4SiO0, diakses pada tanggal 18 Desember 2022.
Undang-Undang tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. LN tahun 2007 Nomor 67. TLN 4724
Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. LN Tahun 2020 Nomor 245. TLN 6573
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP Nomor 27 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 92, TLN Nomor 5533, sebagaimana diubah oleh PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, LN Tahun 2020 Nomor 142, TLN Nomor 6523
Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2021. LN Tahun 2021 Nomor 52, TLN nomor 6654
Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas, Perpres Nomor 32 Tahun 2020. LN Tahun 2020 Nomor 46.
Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha penanaman Modal. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021. LN Tahun 2021 Nomor 61 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal LN Tahun 2021 Nomor 128.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, PMK Nomor 115/PMK.06/2020, BNRI Tahun 2020 Nomor 972.