Implikasi Dualisme Status Otorita Ibukota Nusantara dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara

Main Article Content

Yuliawan Anastasius
Widyaningrum Widyaningrum

Abstract

The Nusantara Capital Authority as the organizer of the special capital region of the Nusantara has an institutional dualism, namely as a regional government administrator and as an institution at the ministry level. This institutional dualism has implications for governance, particularly from the perspective of state finance law, including handing over financial management powers, accountability mechanisms, central and regional finance relations, and taxation. This study aims to explain the impact of institutional dualism, especially from the legal aspect of state finances. Different from previous legal studies that conducted studies related to the authority, legal basis, and instruments for the feasibility of moving the capital city, this study focuses more on governance from the legal aspect of state finances. This study uses a legal research method with a statutory approach. The result of this study can be utilized as a consideration for improving governance from the aspect of state finances by the Nusantara Capital Authority.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Anastasius, Y., & Widyaningrum, W. (2023). Implikasi Dualisme Status Otorita Ibukota Nusantara dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. UNES Law Review, 6(2), 4387-4396. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1275
Section
Articles

References

Aziz, Nyimas Latifah Letty. (2019). Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned Dari Negara Lain. Jurnal Kajian Wilayah Vol. 10 hlm. 37-64.
Choirul, Muhammad. (2019, April 30). Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah Dari Jakarta. CNBC Indonesia. Diakses dari Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta (cnbcindonesia.com)
H. Edward. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, Vol. XLII No. 1.
Hadi, Fikri dan Rosa Riswati. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi. Jurnal Konstitusi Vo. 17 No. 3.
Herdina, Dian. (2020). Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara. Jurnal Politica Vol. 11 No. 1. DOI:10.22212/jp.v11i1.1382
Sanjaya, I Putu Eka. Peran Kepala Daerah Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah.
Sirat, Achmad Fauzan. (2009). Telaah Atas Kewenangan Kementerian Keuangan (C.q. Ditjen Anggaran) Dalam Menilai Kelayakan Proposal Anggaran Kementerian/Lembaga. Dalam Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Solihin, Dadang. (2006). Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah. Jakarta: PT Artifa Duta Perkasa.
Ujianto, H., Sri Hartutie Moehadityo, H.M. Amin. (2017). Keuangan Negara Dilengkapi Tax Amnesty Dilampiri APBN 2015-2016. Surabaya: Indomedia Pustaka.
Yunus, Yustira dan Reza Faraby. (2014). Reduksi Fungsi Anggaran DPR Dalam Rangka Checks and Balances Kajian Puusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013. Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789)
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102)
https://jakarta.bps.go.id/indicator/101/730/1/realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-dki-jakarta-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-.html