Kedudukan Hukum Alat Bukti Petunjuk Rekaman Cctv Oleh Hakim Dalam Menjatuhi Hukuman Pidana (Studi Kasus Putusan NO.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi)
Main Article Content
Abstract
This research discusses the legal position of CCTV footage evidence by judges in sentencing criminal law (Case Study of Decision No.141/PID.B/2018/PN SLW/Slawi District Court). The type used in this research is normative juridical. Normative juridical where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate. In this case study, the authors examine decisions related to the research topic, namely Decision No.141/PID.B/2018/PN SLW/Slawi District Court. The decision is a decision in a criminal case of theft using Close Circuite Television (CCTV) evidence. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis method. Data obtained from the results of the literature, juridically, will be presented and analyzed based on the theory of criminal law and applicable legal regulations, so that from here correct and objective conclusions will be obtained about the legal position of evidence of CCTV recording instructions by judges in sentencing criminal sentences. The results of this study are: 1) The position of CCTV footage as evidence in the criminal justice process in the Slawi District Court case study does not include evidence. However, the CCTV along the toll road up to Tegal was used as evidence by the Slawi District Court and the public prosecutor because there was information from experts; and 2) The judge's consideration of the CCTV footage as valid evidence in a crime in the decision of the Panel of Judges makes the CCTV footage a reinforcement of the statements of witnesses presented in the investigation and supported by expert testimony.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985.
Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
A. Zainudin, Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2008.
Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta, 1986.
Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017.
H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.
Harun Husein, Penyidikan dan pentinlutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Jakarta, 1991.
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.
J.B Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2001.
John Thamrun, Perselisihan Prayudisial, Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Kadri Husin & Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
Karim Nasution. Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana, CV. Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1981.
Mandar Maju, Bandung, 2003.
Leden Marpaung, Hukum Pidana Bagian Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
Martiman Prodjo Hamidjojo, Sistem Pembuktian dan alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Citra Aditya, Bandung, 2006.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Oemar Seno Aji, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1994.
Ramelan, Hukum Acara Pidana. Teori Dan Implementasi. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta, 2006.
Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.