Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha

Article Sidebar

ARTICLE PDF
Published: Sep 10, 2023
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.883
Keywords:
BPSK, Consumer, Entrepreneur, Breach of Contract

Main Article Content

Demak Setio Laksono
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Abstract

Technology sustainability and industrial revolution create numerous of changes which one is commerce or trading especially on mechanism or scheme of sale-purchase between consumer and producer (entrepreneur). Effect of it is also make an impact to convenience for entrepreneur or seller for their trading and marketing. To avoid entrepreneur that exploit the circumstance and protecting consumer, Government regulate and legalize regulation number 8 1999 concerning Consumer Protection. By regulation and legalization, Government restricts entrepreneur act in order to not do faulty and bad faith that can damage consumer direct or indirectly. If there are any loss of consumer, Regulation number 8 1999 concerning Consumer Protection provide forum of dispute settlement through Consumer Dispute Settlement Body (BPSK). In civil law, civil dispute divides to be Act Against Law (PMH) and Breach of Contract, it means BPSK can settle PMH and Breach of Contract. In fact, there are exist any awards of state district court in Indonesia that stipulates BPSK is not have authority to hearing and deciding Breach of Contract. In conclusion, arises assumption or opinion that ambiguity of BPSK authority for hearing and deciding Breach of Contract.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Laksono, D. S. (2023). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha. UNES Law Review, 6(1), 770-781. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.883
Issue
Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.

References

Abdul Halim Barkatullah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia”, Yogyakarta: Disertasi FHUII Universitas Islam Indonesia, 2009.
Ahamadi Miru, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Amirrudin dan Asikin Zainal, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
AZ Nasution, “Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”, Jakarta: Diadit Media, 2001.
Budi Kho, “Jenis-jenis Saluran Distribusi Pemasaran (Distribution Channel)”, 12 April 2020, tersedia pada https://ilmumanajemenindustri.com/jenis-jenis-saluran-distribusi-pemasaran-distribution-channel/.
Bustamar, “Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, Juris, Vol. 14, No.1, (2015).
Celine Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Djaja S Meliala, “Hukum Perdata dalam Perspektif BW”, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
Djoko Imbawani Atmadjadja, “Hukum Perdata”, Malang: Setara Press, 2016.
Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jakarta.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta.
Intan Nur Rahmawati dan Lubis Rukiyah, “Win-win Solution Sengketa Konsumen”, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
Janus Sidabalok, “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Kurniawan, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyeelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-kendala BPSK)”, Jurnal Hukum Pembangunan, Vol. 41, No.3, 2011.
Made Aditia Warmadewa dan Udiana I Made, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku”, Kertha Semaya, Vol. 5, No. 2, (2017).
NHT Siahaan, “Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk”, Jakarta: PantaRei, 2005.
Praditya, “Penyelesaian Sengketa Konsumen”, Jakarta: Garuda, 2008.
R Subekti, “Hukum Perjanjian”, Jakarta: Intermasa, 2014.
Soerjono Soekanto dan Mamuji Sri, “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta: Rajawali, 1985.
Tami Rusli, “Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, Pranata Hukum, Vol. 7, No.1, (2012).
Uli, Konsumen Belanja Online RI Melonjak 88 Persen Pada 2021, 29 Desember 2021, tersedia pada https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211229141536-92-740093/konsumen-belanja-online-ri-melonjak-88-persen-pada-2021.