TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEPASTIAN HUKUM HAK PERTANAHAN DAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH DI KOTA SURABAYA
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The objectives of this study are to: (1) determine the best course of action for the Municipality of Surabaya's Ijo Letter owners in terms of legal certainty so that they can transfer land rights in the future with minimal formalities and at market rates; and (2) conduct a legal analysis pertaining to the terms of fiduciary guarantees and their relationship to the position of IPT as collateral for immovable tangible objects. This kind of study employs normative legal research. The data analysis used is qualitative analysis, which entails examining data derived from legal sources in accordance with doctrines, theories, rules and regulations, laws and principles, expert opinions, or the researchers' own ideas. The study's findings revealed that: (1) IPT (Land Use Permit) or Letter Ijo are permits unrelated to agrarian reform, and in accordance with national land law, which upholds the principle of horizontal separation, the Surabaya City Government is legally in possession of land rights with management rights from the State, while IPT holders are the owners of buildings that have been built on the land. (2) Only the building is authorized as a fiduciary assurance on property having IPT status and complying to the horizontal separation concept. This is in accordance with Surabaya Regional Regulation 3/2016 article 7 letter (c) and the evaluation of structures erected on land with assured IPT status based on their legal standing and future market potential
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Basundoro, Purnawan. Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1960-2012). Surabaya: Departemen Ilmu Sejarah FIB Unair, 2012.
Fuady, M. (1996). Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Gonggrijp, G. (1982). Schets Eener Economische Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
Harsono, B. (1999) Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA. Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Hasan, D. (1996). Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal: Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Herawati, T. N. (2019). Kedudukan Bangunan di Atas Tanah Berstatus IPT Sebagai Jaminan. Narotama Surabaya.
Imam, S. (1981). Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.
Kamello, H. T. (2006). Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung: Penerbit Alumni.
Manan, B. (2004). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH).
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum, Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, S. (1988). Hukum dan Politik Agraria. Universitas Terbuka. Jakarta: Karunika.
Muljadi, K. (2004). Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenadamedia Group.
Parlindungan, A P. (1991). Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah. CV. Mandar Maju.
Pembela Rakjat. (1940). Perkara Tanah Partikelir.
Putra, A. C. (2015). Politisasi Surat Ijo Surabaya Pemanfaatan Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Rubiati, B., & Yani, P., & Mulyai, D. Asas Pemisahan Horizontal dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan Satuan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sosiohumaniora, Vol. 17(2): 94–99.
Surabaya (GPHSIS) Untuk Kepentingan Politik. J. Polit. Muda, Vol. 4(1): 21–30.
Sembiring, S. (2000). Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju.
Siahaan, M. P. (2008). Hukum Bangunan Gedung di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada.
Sihombing, I. E. (2005). Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. BUKU DOSEN-2017. Jakarta: Universitas Trisakti.
Soeprapto. (1986). Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
Sofwan, S. S. M. (1977). Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Subekti, R. (1981). Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional. Jakarta: Binacipta.
Sukaryanto, S. (2016). Konflik Tanah Surat Ijo di Surabaya (Sebuah Perspektif Teoretik-Resolutif). Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 2(2): 165. https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.68.
Sumardjono, M.S.W. (2002). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Supriadi, S. H. (2007). Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.
Urip, S. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Group.
Winahyu, E. (2009). Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945. Jurnal Hukum. Universitas Islam Indonesia.