TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNDANG¬-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERKAITAN DENGAN PENYITAAN HP DI SEKOLAH BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Confiscation is one of the forced measures regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). This often happens in every school holding students' cellphones confiscated without clear knowledge. In fact, the school not only confiscated students' cellphones but also checked the contents of the cellphone, this action was allegedly against the law. Even though the school cannot search the contents of students' cellphones without clear permission because everyone has the right to freedom, to privacy, and also to personal data. Based on Article 26 paragraph (1) in conjunction with Article 30 paragraph (1) Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. With the legal review, it is hoped that the school does not violate human rights, including confiscating cellphones at school, the school is not arbitrary in carrying out forced searches of students. This research is a empirical juridical law research with statutory and conceptual approaches. The results of this study are that law enforcement in carrying out forced searches of students' cellphones cannot be arbitrary, but the implementation of these searches must be based on or be based on an applicable statutory regulation.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Candra, A. A. (2017). Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibun Taimiyah ( Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintah Islam ). UIR Law Review, 01, 161.
Irawan, J. E. (2023). Tinjauan Yuridis Tentang Kepastian Hukum Kewenangan Perusahaan Dalam Penggeledahan Ponsel Pribadi Karyawan. KRTHA BHAYANGKARA, 17, 110.
Junaidi, M. (2020). Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 tahun 2016 Informasi Dan Transaksi Elektronik. Budimas, 02, 110.
Maudriansyah, T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Tindakan Penggeledahan Telepon Seluler Oleh Kepolisian Pada Saat Melakukan Razia. Hukum Adigama, 5, 1283.
Mawaza, J. F. (2020). Masalah Sosial Dan kebijakan Publik Di Indonesia ( Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016. Governance Innovation, 2, 22.
Purwanto, E. J. (2022). Analisis Yuridis Penggeledahan Paksa Handphone Oleh Tim Patroli Kepolisian. Halu Oleo, 6, 51.
Rajab, A. (2017). Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media. Legislasi Indonesia, 14, 464.
Tumalun, B. (2018). Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Lex Et Societatis, 6, 26.