LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF ILEGALLY IMPORTING THRIFT CLOTHES IN INDONESIA
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The activity of illegally importing Thrift clothing in Indonesia seems to have become a pattern of life along with law enforcement actions that are less effective in overcoming criminal acts. This study aims to (1) find out the portrait of law enforcement against the criminal act of smuggling Thrift clothes in Indonesia; (2) to find out the factors causing the investigation into the alleged criminal act of smuggling Thrift clothing not to be carried out; and (3) knowing how to apply the law in law enforcement against the criminal act of smuggling Thrift clothes in Indonesia. This type of research is sociological legal research by exploring in depth the criminal act of importing thrift clothes illegally in Indonesia, especially in Indragiri Hilir district. The results of this study indicate that (1) law enforcement against the crime of smuggling Thrift clothing in Indonesia includes preventive and repressive measures; (2) the factors causing the investigation not to be carried out because the evidence was destroyed before entering the investigation stage; and (3) Law enforcement against the crime of clothing smuggling committed by Customs and Excise Civil Servant Investigators is not yet in accordance with statutory regulations.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The qualitative researcher's companion. sage.
Marpaung, L. (2008). Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan).
Muiz, A. N., Fajar, W. L., & Rahayu, R. (2023). Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship, 1(2), 109-117.
Rumimper, R. I. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan. LEX ADMINISTRATUM, 2(3).
Soerjono, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia, Jakarta.
Sunggono, B. (2006). Metodologi penelitian hukum.
Waluyo, B. (2008). Penelitian hukum dalam praktek.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Wawancara dengan Bapak Agustinus Rahmat Subagyo, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari jum’at, Tanggal 8 April 2016, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tembilahan