PENERAPAN BUY BACK GUARANTEE DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The binding sale and purchase agreement made before a notary is one of the authentic proofs in the form of a preliminary agreement on the sale and purchase of land rights which will then be made a sale and purchase deed before the land deed making official. The problem examined in this study is regarding the application of buy back guarantees in the deed of binding sale and purchase agreement made by a notary. The type of research used is legal research. The research method is a statutory approach originating from data collection obtained from secondary data, then analyzed using qualitative analysis methods. The results of this study ultimately provide an answer that the repurchase rights that exist in the PPJB are disputed because they are often considered to be in the form of debt agreements, for that the Notary must really pay attention to the needs/interests of the parties because the legal power of the PPJB as authentic evidence in the transfer of rights is very strong, because the deed is a notarized deed that is an authentic deed. The author's suggestion from this study is that it is better for the right to repurchase in binding sales and purchases to be further regulated in laws and regulations, especially those related to land issues, so that parties who use binding sales and purchases as a preliminary agreement in buying and selling land rights are better protected.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1729 PK/Pdt/2004
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), (Jakarta: Djambatan, 2008).
Desvia Winandra dan Hanafi Tanuwijaya, “Penerapan Asas Terang dan Tunai dalam Jual Beli Tanah yang merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan”, Jurnal Hukum Adigama Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020.
Fredrik Mayore Saranaung, Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jurnal Lex Crimen Volume VI, Nomor 1, Tahun 2017.
Herlien Budiono, “Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Buku Kesatu)”. (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016).
Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001).
Penelitian, Wawancara dengan Notaris PPAT Yendra Wiharja, S.H., M.Kn (Tangerang, 23 Juni 2023).
Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia diakses melalui https://www.djkn.kemenkeu.go.id/ pada tanggal 24 Juni 2023.