HAK PENCIPTA FILM TERHADAP KARYANYA YANG DIBAJAK SECARA ILEGAL PADA WEBSITE LK21
Main Article Content
Abstract
Due to the rise in cases of film piracy in Indonesia, this has motivated the writer to conduct research on this case. By using a qualitative descriptive writing method, the data is obtained from observations and also from literature studies. The concludes from the author's research, someone who uploads a film without any permission from relevant party can be declared as film piracy, but unfortunately there are still many people who even support this. Because if you watch through illegal websites it is free, but they arn’t aware that this act is a violation of the ITE Law. The main factor is that the perpetrators of piracy get a lot of profit from the audience, and also get a good response from the public who prefer to use illegal websites rather than using illegal websites. with a legal film player application. Stopping film piracy carried out by the LK 21 website has been terminated by blocking the lk 21 website by the Ministry of Communication and Informatics, for viewers to be wiser by watching films through the official site or application so that piracy does not occur.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5 Ayat 1.Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5 Ayat 1 Huruf E.Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 .Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia.go.id. (2019, Februari 20). kepabeanan:431:cara mengurus hak cipta. Retrieved from indonesia.go.id: https://indonesia.go.id
Media Indonesia. (2023, Januari 02). humaniora:548410:penonton film indonesia di bioskop pada 2022 mencapai 54 juta orang. Retrieved from mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/
Esa unggul.ac.id (2022, September 2022). Pembajakan Film Dijatuhi Hukum Pidana Dan Denda: https://fh.esaunggul.ac.id/pembajak-film-dijatuhi-hukum-pidana-dan-denda/