AKIBAT HUKUM SURAT KUASA DIREKSI YANG DIPALSUKAN TERHADAP KREDIT YANG TELAH DICAIRKAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4575 K/PDT/2022)
Main Article Content
Abstract
It is important to be careful when the directors assign the authority of substitution to someone else who will represent the company. The Directors shall set down in the Power of Attorney in specific and definite terms the scope of the legal activities authorized by the Power of Attorney. This does not, however, exclude the chance that the person who received the power of attorney might abuse that authority and cause damages for the agent of that power of attorney. In the Decision of the Supreme Court Number 4575 K/PDT/2022, the notary, who was the party who made the deed of power of attorney for the directors, bears responsibility for the legal ramifications of a forged directors' power of attorney on credit that has been disbursed. A normative-juridical research methodology with a case study approach was utilized to examine Supreme Court Decision Number 4575 K/PDT/2022. According to the study's findings, the credit agreement remained legally enforceable for the parties even though the power of attorney for directors was declared illegal because it failed to satisfy the subjective criteria for agreement validity. Therefore, even though the notary who created the forged power of attorney is not criminally liable, he is nonetheless held civilly liable for any losses brought on by the forged document.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Badrulzaman, Mariam Darus. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana, 2013.
Khairandy, Ridwan. Iktikad Baik Dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
Kohar, Abdul. Notaris Dalam Praktek Hukum. Bandung: Alumni, 1983.
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang. Jakarta: Gramedia, 2008.
Rahman, Hasanuddin. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Satrio, J. Perwakilan dan Kuasa. Depok: Rajawali Pers, 2018.
Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju, 2011.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2021.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Depok: Rajawali Pers, 2019.
Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Tan, Thong Kie. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2011.
Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1983.