PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATAM

Abstract

Strategisnya kedudukan Kota Batam saat ini semakin memperkuat bahwasanya kejahatan trafficking adalah bentuk kejahatan yang luar biasa menjadikannya sebagai wilayah dalam hal Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) sangat rawan. Dalam hal ini pekerja yang ditempatkan untuk bekerja di luar negri melalui jalan pintas atau masuk tanpa ketentuan yang sah inilah yang banyak menjadi korban. Pelaku dengan kata lain sindikat TPPO dengan berbagai bentuk upaya dalam memperdaya petugas serta meloloskan calon korban mereka guna memperoleh dokumen paspor serta dipekerjakan ke luar negeri dalam hal ini tidak melalui prosedur yang resmi. Tugas serta wewenang Kejaksaan Negeri Kota Batam sebagaimana tercantum dalam pengaturan Undang-Undang 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30 yakni dalam penuntutan kejaksaan meliputi tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana, pengawas dan eksekutor terhadap utusan hakim yang telah inkrah. Terhadap Tindak pidana perdagangan orang tahap prapenuntutan serta penuntutan pada lingkup penyidikan, antara penyidik ​​dan penuntut umum belum selesai, penyidik ​​telah melewati batas waktu yang ditentukan. menyelesaikan berita acara pemeriksaan, terkait lemahnya koordinasi antara penuntut umum dan penyidik ​​membuat proses ini menjadi kendala. Upaya kejaksaan dalam mengatasi hambatan dalam tindak pidana perdagangan orang yakni penuntut umum memberikan serta menjelaskan secara rinci petunjuk serta mengenai hal-hal pada berkas perkara kepada penyidik dinyatakan belum lengkap.