PENERAPAN PRINSIP LOCUS DELICTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH PERAIRAN (Studi Pada Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumbar)
DOI:
https://doi.org/10.31933/ulr.v1i4.51Keywords:
Locus Delicti, Penyidikan, Tindak Pidana PerikananAbstract
Article 73 of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries regulates the authority to investigate criminal acts in territorial waters by Aquatic Police Investigators. In the territorial waters there are so many criminal acts that occur where the crime scene (locus delicti) is in the territorial waters. To determine the place of occurrence of a crime is not easy, but determining the location of a crime case plays an important role for various problems in the criminal procedural law, namely concerning the interests of investigation and the relative competence of the court that will examine the case, as faced by Ditpolair Polda Sumbar in investigating fisheries
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.