PERWUJUDAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN CYBER FLASHING ATAS KEKERASAN GENDER SECARA ONLINE

Article Sidebar

ARTICLE PDF
Published: Jun 21, 2023
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.499

Main Article Content

Salsabila Salsabila
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Adhitya Widya Kartika
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Abstract

Cyber Flashing is a form of Online Gender-Based Violence (KBGO) which is carried out by perpetrators by sending pictures and/or video messages of genitals or things that have sexual content to other people without the consent of the recipient of the message. This study aims to explore Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence which at least can be a hope for victims to get justice and legal protection, one of which is by the threat of punishment as stated in Article 14. The authors in this study used a type of normative juridical research with a statutory, theoretical, and legal approach. and cases. The results of this study are that the legal protection that is obtained by victims of sexual violence, especially those that occur on social media such as Cyber ​​Flashing, cannot be carried out optimally because derivative regulations have not been issued and several obstacles make victims not dare to report them to the parties. the authorities which results in hampering efforts to enforce the law on acts of sexual violence.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Salsabila, S., & Widya Kartika, A. (2023). PERWUJUDAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN CYBER FLASHING ATAS KEKERASAN GENDER SECARA ONLINE. UNES Law Review, 5(4), 2655-2676. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.499
Issue
Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.

References

Ayu Maharani, (2020), Klikdokter (Ditinjau oleh Tim Medis Klikdokter), “Mengapa Korban Pelecehan Seksual Cenderung Diam?”, Diakses dari https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/mengapa-korban-pelecehan-seksual-cenderung-diam. Diakses pada 03 Maret 2023.
LPM Institut, “Mimpi Buruk Pelecehan Seksual di Tarbiyah”, 2021, Diakses dari https://lpminstitut.com/2021/09/13/mimpi-buruk-pelecehan-seksual-di-tarbiyah/ , Diakses pada 16 Januari 2023
McGlynn, Clare. (2022). “Cyberflashing: Consent, Reform, and The Criminal Law”. The Journal of Criminal Law.
Overview Database Kasus Pelanggaran Hak-hak Digital, diakses dari https://aduan.safenet.or.id/ , diakses pada 08 Februari 2023
P., Arini Ferya &. Tantimin. (2022). “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1.
Sriwidodo, Joko. Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek. 2019. Yogyakarta: Kepel Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.