KEKUATAN HUKUM INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ATAS PERINTAH PENANGKAPAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN

Abstract

Konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina sejak tahun 2022 lalu telah mengundang perhatian besar bagi Negara-negara diseluruh dunia. Konflik antara keduanya dimulai karena timbul kehendak dari Ukraina untuk bergabung sebagai anggota the North Atlantic Treaty Organization (NATO). Alhasil, pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia lantas melaksanakan operasi militer terhadap Ukraina dengan tujuan untuk mengambil alih keseluruhan Negara tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar kekhawatiran Rusia terhadap ancaman independensi Rusia yang mungkin timbul sebab kemungkinan besar perbatasan di Ukraina-Rusia akan dibangun pos pertahanan oleh NATO. Rusia melakukan sejumlah tindakan seperti agresi, aneksasi, dan yang sekarang menjadi sorotan adalah deportasi anak-anak secara ilegal. Sehingga, di tahun 2023, International Criminal Court  (ICC) kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Putin atas dugaan deportasi anak-anak secara ilegal. Di beberapa kesempatan, Rusia sempat merespon tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh masyarakat internasional. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti apakah tindakan Rusia dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran atas kejahatan internasional, mengingat Rusia selalu mengklaim hal sebaliknya atas tuduhan-tuduhan tersebut.