FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERINTEGRITAS UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Main Article Content
Abstract
This study aims to examine the effectiveness of the supervisory function of the Makassar City DPRD on the performance of the Makassar City Government itself as an ideal variable aspect of regional government administration. This research was conducted at the Makassar City DPRD and Makassar City Government. The time of this research is for two months (February to March 2023). This study uses an empirical-qualitative method and uses primary data collected by giving questions in the form of interviews to respondent representatives from DPRD and Makassar City Government. Furthermore, the method of data analysis was systematically inventoried and then the content material was analyzed using an analytical conceptual approach with qualitative analysis. The results of this study indicate that the substance of the DPRD's oversight function in Makassar City runs with the process of budgeting, legislation, and supervising the enforcement of local regulations. the implementation mechanism is by monitoring evaluation and absorption of community aspirations. The obstacle is that not all DPRD recommendations are implemented by the Makassar City Government. The problem lies in the firmness of human resources in the Makassar City DPRD
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Budiardjo, Miriam. 2007. DPRD dan Peranannya. Cet. I. Bandung: Bina Cipta.
Kumolo, Tjahjo. 2017. Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. Cet. I. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Minarno, Nur Basuki. 2009. Penyalahgunaan Wewenang & Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Surabaya: Laksbang Mediatama.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Praptomo. 2016. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara. Malang : UMM Press.
Alfi, Mustofa Kamal Rokan. “Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Serdan Bedagai”. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol 5. No. 3. 2021.
Aminah, Andi. “Pengawasan APBD Oleh DPRD Kab. Pangkep”. Meraja Journal, Meraja Media & P3M STIA Al Gazali Barru. Vol. 2. No. 2. Juni 2019.
Anam, Syaiful, Khairil Anwar. “Efektivitas, Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik”. Reformasi. Vol. 10. No. 1. 2020.
Ansori, Mhd., Nuraini. “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Indonesia”. Wajah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Vol. 5 (2). Oktober 2021.
Azifi, M. Riswan, Marlliyah. “Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kota Medan”. Jurnal Ilmu Sosial, Manejemen, dan Akuntansi (JISMA). Vol. 1. No. 5. Desember 2022.
Aziza Aulya, Andi Pangerang Moenta, Hamzah Halim. “Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian”. Amanna Gappa. Vol. 30. No. 2. 2022.
Ilham, La Ode Husen, Syamsuddin Pasamai. “ Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan”. Journal of Lex Genarils (JLS). Vol. 2 No. 3. Maret 2021.
Inggit, Andi Bau, Abdul Razak, Anshory Ilyas. “Hakikat Peraturan DPRD tentang Tata Tertib D{RD Kota Makassar”. Analisis. Vol. 3. No. 1. 2014: 1-11.
Librayanto, Romi. Marwati Riza, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah. “Penetapan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman”. Amanna Gappa. Vol.27. No. 1. Maret 2019.
Wibawa, K. S. “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Adm. Law Gov. J. 2(2). 2019: 218-234.