KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN NIKEL DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Article Sidebar
Published:
Jun 15, 2023
Main Article Content
Abstract
Nickel mining activities include various stages, such as investigation, exploration, feasibility study, building, mining, processing, refining, transportation, and post-mining are all examples of mining operations. The government has the authority to manage nickel mining, but usually grants licenses to other parties to carry out mining activities. Law Number 11/2020 on Job Creation was introduced to simplify licensing and bureaucracy. The purpose of this study is to assess the influence of the law on the ease of business licencing and management of nickel mining in Indonesia. The research utilized both legal and non-legal materials and resulted in a descriptive and analytical juridical study. The study determined that nickel mining activities need a central government business licence, which is now simpler to obtain with a business identity number, standard certificate, and permission. The management of nickel mining following the passage of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has had environmental and social consequences.
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
Mahal Frawansa, S., & Maria Tri Anggraini, A. (2023). KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN NIKEL DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. UNES Law Review, 5(4), 2318-2332. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.476
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Akib, Muhammad. (2012). Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam
Produk Hukum Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
Akib, Muhammad. (2016). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
Asmara, Chandra Gian. (2022). Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang, Ternyata Ini Biang Keroknya!. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220106133820-4-305163/jokowi-cabut-2078-izin-tambang-ternyata-ini-biang-keroknya. (Diakses 17 April 2023).
Asnawi, M. Iqbal. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek
Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 14 (1),
45-60. https://org/10.3059/jhsk.v14i1.909.
Astanti, Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dhian Indah. (2016). Pengaturan Kegiatan
Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa
Pertambangan. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18 (1), 23-38.
Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Faradila, Hemi. (2020). Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan
Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah). Jurnal
MUDARRISUNA. 11 (3), 519-525. https://org/10.22373/jm.v10i3.7888.
Fendri, Azmi. (2016). Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara. Jakarta: Rajawali Pers.
Harjono, Dhaniswara K. (2020). Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang
No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat. 6 (2), 96-110. https://org/10.33541/JtVol5Iss2pp102.
Heriani, Fitri Novia. (2021). 7 Masalah utama di bidang minerba sebelum adanya UU Cipta Kerja. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/7-masalah-utama-di-bidang-minerba-sebelum-adanya-uu-cipta-kerja-lt601a5c1ef320a. (Diakses 17 April 2023).
Hidayat, Luthfi. (2017). Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus
Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di Pt. Bhumi Rantau
Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan). Jurnal ADHUM. 7 (1), 44-52.
Ismi, Hayatul. (2014). Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. Jurnal Ilmu Hukum. 4 (2), 242-252. https://org/10.30652/jih.v4i2.2792.
Jatmiko, Bambang P. (2020). Poin Penting UU No 3 Tahun 2020 UU Minerba Terbaru. Kompas. https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting-dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan?page=all. (Diakses 17 April 2023).
Kadir, Aslam Abd., Hardi, Rudi. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 5(2), 6.
Lupiyanto, Ribut. (2020). Pengesahkan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan. Mongabay. https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/pengesahkan-uu-minerba-dan-potensi-besar-korupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/. (Diakses 17 April 2023).
Mudassir, Rayful. (2021). Permudah Investasi, Izin Eksplorasi dan Produksi Tambang Bakal Jadi Satu Paket. Bisnis. https://ekonomi.bisnis.com/read/20211215/44/1478105/permudah-investasi-izin-eksplorasi-dan-produksi-tambang-bakal-jadi-satu-paket. (Diakses 17 April 2023).
Muslim, Hudriyah Mundzir, Sri Hudiarini, Shohib. (2016). Politik Hukum
Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic
Analysis Of Law. Prosiding SENTIA. 8, 16-22.
Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cetakan Kesembilanbelas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Sari, Ria Maya. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mulawarman Law
Review. 6 (1), 1-14. https://org/10.30872/mulrev.v6i1.506.
Su’adah, Yustafa Badrus. (2015). Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara. 1(2), 4.
Susanto, Anton. F. (2007). Hukum Dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif. Bandung: Refika Aditama.
Thea, Ady. (2020). Dua Pasal UU Cipta Kerja Sektor Pertambangan Ini Dinilai Bermasalah. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pasal-uu-cipta-kerja-sektor-pertambangan-ini-dinilai-bermasalah-lt5f8ef080e80a6. (Diakses 17 April 2023).
Utama, I Made Arya. (2006). Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
Wandayati, Dida Rachma, Siregar, Nur Rahmadayana. (2020). Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Meja Yang Akan Datang. Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana. 1(1)
Produk Hukum Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
Akib, Muhammad. (2016). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
Asmara, Chandra Gian. (2022). Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang, Ternyata Ini Biang Keroknya!. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220106133820-4-305163/jokowi-cabut-2078-izin-tambang-ternyata-ini-biang-keroknya. (Diakses 17 April 2023).
Asnawi, M. Iqbal. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek
Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 14 (1),
45-60. https://org/10.3059/jhsk.v14i1.909.
Astanti, Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dhian Indah. (2016). Pengaturan Kegiatan
Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa
Pertambangan. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18 (1), 23-38.
Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Faradila, Hemi. (2020). Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan
Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah). Jurnal
MUDARRISUNA. 11 (3), 519-525. https://org/10.22373/jm.v10i3.7888.
Fendri, Azmi. (2016). Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara. Jakarta: Rajawali Pers.
Harjono, Dhaniswara K. (2020). Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang
No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat. 6 (2), 96-110. https://org/10.33541/JtVol5Iss2pp102.
Heriani, Fitri Novia. (2021). 7 Masalah utama di bidang minerba sebelum adanya UU Cipta Kerja. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/7-masalah-utama-di-bidang-minerba-sebelum-adanya-uu-cipta-kerja-lt601a5c1ef320a. (Diakses 17 April 2023).
Hidayat, Luthfi. (2017). Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus
Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di Pt. Bhumi Rantau
Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan). Jurnal ADHUM. 7 (1), 44-52.
Ismi, Hayatul. (2014). Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. Jurnal Ilmu Hukum. 4 (2), 242-252. https://org/10.30652/jih.v4i2.2792.
Jatmiko, Bambang P. (2020). Poin Penting UU No 3 Tahun 2020 UU Minerba Terbaru. Kompas. https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting-dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan?page=all. (Diakses 17 April 2023).
Kadir, Aslam Abd., Hardi, Rudi. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 5(2), 6.
Lupiyanto, Ribut. (2020). Pengesahkan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan. Mongabay. https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/pengesahkan-uu-minerba-dan-potensi-besar-korupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/. (Diakses 17 April 2023).
Mudassir, Rayful. (2021). Permudah Investasi, Izin Eksplorasi dan Produksi Tambang Bakal Jadi Satu Paket. Bisnis. https://ekonomi.bisnis.com/read/20211215/44/1478105/permudah-investasi-izin-eksplorasi-dan-produksi-tambang-bakal-jadi-satu-paket. (Diakses 17 April 2023).
Muslim, Hudriyah Mundzir, Sri Hudiarini, Shohib. (2016). Politik Hukum
Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic
Analysis Of Law. Prosiding SENTIA. 8, 16-22.
Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cetakan Kesembilanbelas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Sari, Ria Maya. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mulawarman Law
Review. 6 (1), 1-14. https://org/10.30872/mulrev.v6i1.506.
Su’adah, Yustafa Badrus. (2015). Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara. 1(2), 4.
Susanto, Anton. F. (2007). Hukum Dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif. Bandung: Refika Aditama.
Thea, Ady. (2020). Dua Pasal UU Cipta Kerja Sektor Pertambangan Ini Dinilai Bermasalah. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pasal-uu-cipta-kerja-sektor-pertambangan-ini-dinilai-bermasalah-lt5f8ef080e80a6. (Diakses 17 April 2023).
Utama, I Made Arya. (2006). Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
Wandayati, Dida Rachma, Siregar, Nur Rahmadayana. (2020). Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Meja Yang Akan Datang. Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana. 1(1)