TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI AKIBAT DITETAPKANNYA NOTARIS MENJADI PEJABAT NEGARA
Main Article Content
Abstract
Responsibility for the Notary Protocol is regulated in the Notary Office Law Number 30 of 2004 as amended to become Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN). Notary Protocol is a collection of documents constituting State Archives that a Notary must keep and maintain. This normative legal research method is an attempt to see how the application of positive law to the Notary Protocol's accountability process from Notaries who will be appointed as State Officials. Research Results 1) Arrangements that have been arranged have not been implemented, the Notary is not responsible for appointing a Substitute Notary and is negligent of the Protocol. 2) The Regional Supervisory Council has not implemented the rules and procedures that have been regulated in UUJN and the Regulations of the Minister of Law and Human Rights. 3) The legal consequences that are regulated are not carried out. A Notary appointed as a State Official must take leave because a Notary is prohibited from holding multiple positions.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
George Serensen, “Demokrasi dan Demokratisasi” .Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
https://nasional.tempo.co/read/128373/pemilihan-walikota-X-28-juli
https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris HD_Darlis diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 02.00 WIB
https://nasional.tempo.co/read/128373/pemilihan-walikota-X-28-juli
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Jakarta : Kencana,2005.
Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.
Valerine J.L. Kriekhoff, Tanggung Jawab Profesi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
W J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.