CRIMINAL POLICY OF SOCIAL WORKERS IN THE FRAMEWORK OF COMPLETING OVER CAPACITIES CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Authors

  • Wahyu Satriyo Master of Law Study Program at the Faculty of Law, University of Jember, Jember, Indonesia
  • Slamet Widodo The Master of Law Study Program at the Faculty of Law, University of Jember, Jember, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.412

Keywords:

Criminal Policy, Criminal Social Worker, Correctional Over Capacities

Abstract

The politics of criminal law is related to the legal policy of imposing criminal sanctions on social workers which is currently a common problem. The imposition of these sanctions causes over capacities which results in the loss of the function and objectives of Correctional Institutions as fostering and protecting institutions, while research methods use normative juridical approaches using conceptual and statutory approaches. The conclusion is that the policy of imposing criminal penalties on social workers is appropriate in order to reduce over capacities. Recommendations need for legality in the form of a ministerial decree regarding the imposition of a criminal case for social workers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bambang Purnomo, 1985, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Ctk. Pertama,Yogyakarta: Liberty,
Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub.
Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik, bandung, PT Alumni.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT Alumni,
Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Sonny Keraf, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Yogyakarta: Kanisius,
Lifiana Tanjung, 2018. “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang”, Unes Law. 1(2).
Mulyani, S. 2016. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(3).
Shinta Rukmi, 2008, “Prospek Pidana Kerja Sosial Di Indonesia”, Wacana Hukum. VII(1),
Situmorang, V. H. 2019. “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. 1(3).
Teafani Kaunang Slat. 2019. “Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 4(2).
Wafda Vivid Izziyana, Arham Anom Besari, 2017, “Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional”. Justitia Jurnal Hukum, 1(2).
Wibawa, 2017. “Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Jurnal Media Hukum, 2 (2),
Direktorat Jendral Pemasyarakatan, kementerian Hukum dan HAM http://www.ditjenpas.go.id/ada-Correctional Institutions-yang-kelebihan-kapasitas-hingga-900-persen, Ada Correctional Institutions yang kelebihan Kapasitas Hingga 900 persen. Diakses Pada tanggal 19 januari 2023 pukul 18.32 WIB

Downloads

Published

2023-03-20

How to Cite

Satriyo, W., & Widodo, S. (2023). CRIMINAL POLICY OF SOCIAL WORKERS IN THE FRAMEWORK OF COMPLETING OVER CAPACITIES CORRECTIONAL INSTITUTIONS. UNES Law Review, 5(3), 1122–1128. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.412

Issue

Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)

Section

Articles

License

Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.