UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
Abstract
The number of acts of terror that have occurred in Indonesia has forced the Indonesian government to always make efforts to prevent and control various acts of terrorism that have occurred. Considering that in carrying out their actions terrorist groups always use weapons and bombs, a strategy is needed to prevent terrorism crimes. The research method used in this study is the Normative Legal Research Method. In this study, 2 (two) approaches were used, namely: Statute approach and conceptual approach. To take a stance on various types of terrorist attack incidents that create fear in the Indonesian people, the government has taken strategic steps in tackling criminal acts of terrorism, including by issuing a Government Regulation in Lieu of Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, and a year later a Perpu In 2002 this was confirmed as a regulation regarding the Suppression of Terrorism Delicts. Based on various considerations, it is necessary to regulate the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Procedures for Enforcement of Terrorism Suspects. The stages that must be passed to take action against criminal acts of terrorism are (1) carrying out an agreement (2) carrying out a warning (3) carrying out infiltration (4) thwarting levies (5) carrying out arrests (6) carrying out searches (7) carrying out confiscation of evidence.
Downloads
References
Adjie S, (200), Terorisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
Luqman Hakim,(2004), Terorisme Di Indonesia, Forum Studi Islam, Surakarta
Rohim, (2008), Modus Operandi, Pena Multi Media, Depok
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme
Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang
Copyright (c) 2023 Ester Balebu, Suzanna Lumeno

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.