TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN PERINTIS TERHADAP KERUGIAN ATAS MUSNAHNYA KARGO AKIBAT KECELAKAAN

Authors

  • Celfilia Devi Ayuningtyas Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

Keywords:

Legal Position of the Carrier, Pioneer Cargo Flight, Airline Responsibility

Abstract

The existence of pioneering cargo air transportation is an important aspect of people’s need who live in 3T (undeveloped, isolated, and outermost) areas of Indonesia. The main function of pioneering air transportation is to minimize price disparities which are very detrimental to the people of 3T area. However, in practice, the operation of pioneering cargo air transport, encountered various obstacles that resulted in aviation accidents which became the most accidental cases compared to commercial flights. So based on these problems, this research is intended to examine the legal position of pioneering cargo air transportation in Indonesia to further determine the responsibility of pioneer airlines for aviation safety and the losses incurred for the destruction of cargo in the event of an accident. The research method used in this research is normative juridical through a study of concepts and related regulations. The results of the study indicate that the legal position of pioneering cargo carriers is not only as a carrier in a cargo transport agreement but also has a legal relationship with the government based on a contract as part of the implementation of public services. Pioneer airlines are responsible together with local governments, airport authorities, and related parties to ensure flight safety as a preventive measure for accidents. If there has been an accident that destroyed the cargo, the airline is responsible for fulfilling the compensation suffered by the sender in nominal terms based on the provisions of the applicable air transportation regulations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abidin, M. Zainul. “Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Jurnal Konstitusi Vol. 10, No. 2, (Juni 2013): 273. Diakses 11 September 2022. doi: https://doi.org/10.31078/jk1024.
Afif, Muhammad Ikram. “Subsidi Angkutan Udara Kargo Dalam Kerangka Program Jembatan Udara Sebagai Kewajiban Pelayanan Publik di Indonesia”. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50, No. 2, (September 2020): 8. Diakses 11 September 2022. doi: http://dx.doi.org/10.21143/jhp .vol50.no2.2591.
Benned, Meikol. dkk. “Optimalisasi Pesawat Cargo Perintis dan Tol Laut Terhadap Distribusi Logistik Nasional”. Aviasi: Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan Vol. 17, No. 2, (Oktober 2020): 76. Diakses 11 September 2022. doi: https://doi.org/10.52186/aviasi.v17i2.61.
Imon, Linda Lidia. “Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan Udara Menurut Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”. Journal Scientia De Lex Vol. 4, No. 3, (September-Desember 2016): 5. Diakses 18 September 2022. https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/ 31.
Muhammad, Zainuddin. dkk. “Efektifitas Pengawasan Inspektur Angkutan Udara Terhadap Penyelenggaraan Penerbangan Perintis”. Journal of Lex Generalis (JLS) Vol. 2, No. 8, (Agustus 2021): 4. Diakses 15 September 2022. http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view /587/651.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
M., Lutviani dan Putra, M.W.A. “Analisis Peran Kebijakan Subsidi Angkutan Barang Perintis terhadap Disparitas Harga pada Wilayah 3 TP.” Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SANISTEK). Medan: Politeknik Cendana, 2021. Diakses 15 September 2022. https://prosiding. politeknikcendana.ac.id/index.php/sanistek/article/view/852021, 332.
Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1983.
Suherman, E. Analisa Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan Yang Berkenaan Dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi Dalam Bidang Pengangkutan Udara. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Dan Kehakiman Jakarta, 1992.
Prasetyo, Solihin Budi. dkk. “Angkutan Udara Perintis Sebagai Jembatan Udara Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Jurnal Ilmiah Aviasi Langit Biru Vol. 12, No. 1 (Februari 2019): 2. Diakses 9 September 2022. https://www.journal.ppicurug.ac.id/index.php/jurnal-ilmiahaviasi/article/ view/137/130.
Purba, Hasim. “Mewujudkan Keselamatan Penerbangan Dengan Membangun Kesadaran Hukum Bagi Stakeholders Melalui Penerapan Safety Culture”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 12, No. 1, (Januari-Juni 2017): 97. Diakses 9 September 2022. https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article /view/94.
Supit, Donald. “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik”. Jurnal Universitas Sam Ratulangi Vol. 3 (Juli-September 2013): 9. Diakses 18 September 2022. http://repo.unsrat.ac.id/399/1/TANGGUNG _JAWAB_PENGANGKUT_DALAM_PENGANGKUTAN.pdf.
Umboh, Trully Nikita. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Jasa Penerbangan atas Kerugian yang Terjadi dalam Pengangkutan udara”. Lex Et Societatis Vol. 7, No. 9, (September 2019). Diakses 15 September 2022. doi: https://doi.org/10.35796/les.v7i9.27000.
Yuliana, Dina. dkk. “Kajian Angkutan Udara Perintis Kargo di Propinsi Papua”. Warta Ardhia Jurnal Perhubungan Udara Vol. 44, No. 2, ( Januari 2019): 11-13. Diakses 13 September 2022. doi: https://dx.doi.org/10.25104/wa.v44i2 .336.107-122.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2016 Tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis.
CNN Indonesia. “Kecelakaan Pesawat Turun Kecuali untuk Penerbangan Perintis”. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150818142851-20-72881/kecelakaan-pesawat-turun-kecuali-untuk-penerbangan-perintis. Diakses 8 September 2022.
Kumparan News. “Data Pesawat Jatuh di RI 20 Tahun Terakhir: Kejadian Paling Sering Tahun 2011”. https://kumparan.com/kumparannews/data-pesawat-jatuh-di-ri-20-tahun-terakhir-kejadian-paling-sering-tahun-2011-1uxpGtig2WK/full. Diakses 10 September 2022.
Kompas.com. “Kemenhub: Rimbun Air yang Hilang Kontak di Papua Pesawat Kargo”. https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/09184631/kemenhub-rimbun-air-yang-hilang-kontak-di-papua-pesawat-kargo. Diakses 8 September 2022.
Papuabarat.com. “Pesawat Pilatus SMART PK-SNB Tergelincir di Lapter Bayabiru Papua, Tidak Terdapat Korban Jiwa”. https://papuabarat.pikiran-rakyat.com/lokal/pr-2113838378/pesawat-pilatus-smart-pk-snb-tergelincir-di-lapter-bayabiru-papua-tidak-terdapat-korban-jiwa. Diakses 8 September 2022.
RRI.co.id. “Kecelakaan Pesawat Perintis ‘Smart Air’: Pilot Tewas”. https://rri.co.id/nasional/peristiwa/1235724/kecelakaan-pesawat-perintis-smart-air-pilot-tewas. Diakses 8 September 2022.

Downloads

Published

2023-03-20

How to Cite

Ayuningtyas, C. D. (2023). TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN PERINTIS TERHADAP KERUGIAN ATAS MUSNAHNYA KARGO AKIBAT KECELAKAAN. UNES Law Review, 5(3), 1057–1075. Retrieved from https://review-unes.com/index.php/law/article/view/377

Issue

Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)

Section

Articles

License

Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.