PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Main Article Content

Zabidin Zabidin

Abstract

Hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memperbaharui dan memecahkan semua problem yang ada di dalam masyarakat termasuk masalah kejahatan yang berhubungan dengan korupsi. Salah satu hal yang harus diperbaharui adalah sistem hukum pembuktiannya, yaitu dari sistem pembuktian yang konvensional menjadi sistem pembuktian terbalik yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun yang ada dalam literatur/buku ilmu pengetahuan hukum. Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih tetap terjadi. Dalam praktiknya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu diterapkan pembuktian terbalik murni dengan menghindari timbulnya chaos birokrasi. Dalam persidangan maupun putusan sangat jarang ditemukan adanya pembalikan beban pembuktian. Undang-undang yang mengatur tentang pembuktian terbalik juga terlalu banyak di politisi sehingga terkadang penyidik dan Penuntut Umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Kelebihan dan kelemahan adanya pembuktian terbalik dalam kasus korupsi menurut substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan secara efektif. Kelebihan pembuktian terbalik hanya terletak pada kemampuan terdakwa untuk membuktikan. Selain itu, terlalu banyak di politisi sehingga aparat yang terlibat baik itu penyidik maupun penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Zabidin, Z. (2022). PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. UNES Law Review, 5(2), 402-409. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.314
Section
Articles

References

Ahmad Wahyudi, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang (2018)
Andi Hamzah, (1991), Perkembangan Pidana Khusus, Jakarta : P.T. Rineka Cipta, Cetakan Pertama,
A.I.N Kramer ST diambil dari Darwan Prinst, (2002), Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung.,
Bambang Waluyo, (1996), Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Darwan Prinst, (2002), Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung,
Evi Hartanti, (2009), Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
Feri Wibisono, (2002), Menyongsong Era Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Media Hukum, Jakarta,
Martiman Prodjohadidjojo, (1983), System Pembuktian Dan Alat – Alat Bukti, Jakarta, Ghalia Indonesia,
Hamzah, (2001), Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Mandar Maju, Bandung
Muh. Damis, S.H.,M.H, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, (2018)
Soesilo, (1989), Pokok-pokok Pidana Peraturan dan Delik-delik Khusus, Politica, Bogor
Undang-Undang No. 31 Tahun (1999), tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 20 Tahun (2001), tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi