PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Article Sidebar

ARTICLE PDF
Published Dec 2, 2022
DOI https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.291

Main Article Content

Sherlock H Lekipiouw
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Kota Ambon, Maluku
Natanel Lainsamputty
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Kota Ambon, Maluku
Yohanes Pattinasarany
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Kota Ambon, Maluku
Hendrik Salmon
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Kota Ambon, Maluku

Abstract

ABSTRACT


The development of the regional government system has undergone substantial changes with the birth of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The regulation regarding the election of village heads has changed with a simultaneous election mechanism and the candidate who gets the most votes is entitled to be appointed as village head. The purpose of this study is to examine and analyze the regulation by mechanical election in the district of Maluku Tengah which in the Regional Regulation Number 03 of 2006 concerning Procedures for the Nomination, Election and Inauguration of the Head of the Negeri Government whose substance the article on elections still refers to Law Number 32 of 2014 which is no longer valid. The method used in this research is the socio-legal method whose data are taken from the interview process and study of Regional Regulation documents and by using literacy related to the research title.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
H Lekipiouw, S., Lainsamputty, N., Pattinasarany, Y., & Salmon, H. (2022). PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH. UNES Law Review, 5(2), 243-250. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.291
Issue
Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.

References

Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi (Malang: Setara Press, 2015
Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, 35.
Hans Kelsen. 1979. Allgemeine der Normen. Wien: Manz, hlm. 99.
Nurfaqih Irfani, 2020. Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum, hlm. 308.
I.C. van der Vlies. 2005. Handboek Wetgeving. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal