PENANAMAN MODAL ASING PENGANGKATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) DI INDONESIA

Main Article Content

Ursula Kristanti Riang Borot
Tiurma Mangihut Pitta Allagan

Abstract

In 2021, the government start discussing licensing for foreign investors to search for sunken ship cargo objects (BMKT) under Indonesian waters. This study focuses on normative juridical research by reviewing regulations regarding foreign investment in the lifting of sunken cargo objects (BMKT) in Indonesia and permits for trying to lift sunken cargo objects (BMKT) in the regions. The results obtained are that the regulations have not been specifically regulated, for foreign investment itself it is still running in accordance with the applicable general investment regulations, but specifically for foreign investment in the Lifting of Submerged Ships (BMKT) it is still not optimal and business licensing in The regional government for the Lifting of Sunken Ships (BMKT) for foreign investment is also still not optimally regulated, but Government Regulation No. 6 of 2021 shows that the role of local governments in providing business permits is quite significant through the regional apparatus of the Investment and Integrated Services Agency. One Gate, as well as local governments can provide business licensing matters in  accordances with the needs of the region

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Riang Borot, U., & Pitta Allagan, T. (2022). PENANAMAN MODAL ASING PENGANGKATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) DI INDONESIA. UNES Law Review, 5(1), 20-31. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.279
Section
Articles

References

Abdullah, Rozali. (2005). Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa,
Aris Subagiyo. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Malang: UB Media Press.
Asshiddiqie, Jimly. (2020) Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
CNN Indonesia. “Beda Harta Karun yang Boleh Dicari Asing dan Cagar Budaya” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210305190757-92-614359/beda-harta-karun-yang-boleh-dicari-asing-dan-cagar-budaya diakses 16 Maret 2022
CNN Indonesia. “Untung Rugi Izinkan Investor ‘Gali’ Harta Karun Indonesia” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210304170826-92-613834/untung-rugi-izinkan-investor-gali-harta-karun-indonesia diakses 4 Juli 2022
Dari Laut Indonesia. “Penjarahan dan Pencurian Benda Berharga di Perairan Indonesia” https://darilaut.id/berita/penjarahan-dan-pencurian-benda-berharga-di-perairan-indonesia diakses 4 Juli 2022
Fitriani Jamaluddin. (2019) “Investasi Asing dan Alih Teknologi” Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Vol.4, No.1
HS, H. Salim. (2018) Pengantar Hukum Sumber Daya Alam. Depok:PT Raja Grafindo Persada.
Jelita, Insi Nantika “BKPM tegaskan Pengangkatan Harta Karun Harus dengan Izin” https://mediaindonesia.com/nusantara/390287/bkpm-tegaskan-pengangkatan-harta-karun-harus-dengan-izin diakses 16 Maret 2022
Junida, Ade Irma dan Budi Suyanto. “Asing Bisa Angkat Muatan Kapal Tenggelam, Tapi Bukan Untuk Komersil” https://www.antaranews.com/berita/2036242/asing-bisa-angkat-muatan-kapal-tenggelam-tapi-bukan-untuk-komersil diakses 4 Juli 2022
Manan, Abdul. (2018)Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Grup.
Marzuki, Peter Mahmud. (2021) Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta:Kencana.
Massie, Cornelis Djelfie (2011) “Implikasi Putusan Mahkamah International tentang Kepemilikan Malaysia atas Pulau-Pulau SIpadan-Ligitan terhadap Eksistensi Pulau-Pulau Terluar Indonesia” Servanda : Jurnal Ilmiah Hukum Vol.5, No.4.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 97)
Pretyliaa.Vinca (2017) “Tinjauan Hukum Pelelangan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)”. UBELAJ, Vol. 2, No.2.
Pudjiastuti, Lilik & Franky Butar-Butar. (2010) “Izin Pengangkatan Benda Berharga atas Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Sebagai Instrumen Konservasi Sumber Daya Laut di Indonesia” Yuridika Vol.25, No.3.
Putri, Risa Herdahita. “Investasi Asing dalam Pengangkatan Muatan Kapal
Tenggelam” https://historia.id/ekonomi/articles/investasi-asing-dalam-pengangkatan-muatan-kapal-tenggelam-PzWB0/page/1 diakses 16 Februari 2022
Sari, Athina Kartika, Much Nurachmad, Hudiansyah Is Nursal. (2021). “Model Pengelolaan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam Berdasarkan Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy) Untuk Memperkuat Ekonomi Berkelanjutan Indonesia” Lex Jurnalica Vol. 18, No.1.
Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji (2021) . Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Depok: Raja Grafindo Persada.
Sulistyo, AD Agung & Arie Afriansyah. (2021) “Komitmen Indonesia dalam Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air di Perairan Indonesia” Veritas et Justitia Vol.7, No.2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603)