PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN (Studi Pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat)

Main Article Content

Keling Dapit

Abstract

The Police Code of Ethics and Discipline is a guideline how to act and the behavior of Polri personnel as stated in Article 18 paragraph (2) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. In its implementation, it is undeniable that there has been wrong behavior by members of the National Police, so it is necessary to enforce a code of ethics and discipline by the Provos Unit at the Polres level as regulated in Article 12 paragraph (2) of Perkap Number 2 of 2021 concerning Organizational Structure and Work Procedures at the Resort Police Level. And the Sector Police. This is because the behavior of violating the code of ethics and discipline carried out by members of the National Police in addition to having an impact on the internal police also affects public trust. the enforcement of the code of ethics and discipline against members of the police who commit criminal acts by the profession and security section is carried out after completing the criminal justice process, by holding a KEPP trial to determine sanctions for suspected violators including forms of criminal acts committed related to the subsequent membership status of the Police. the obstacles in enforcing the code of ethics and discipline by the professional section and securing the members of the National Police who commit criminal acts include internal obstacles, namely if PTDH is carried out there will be a shortage of personnel at the West Pasaman Police. Furthermore, the external constraint is that if PTDH is not carried out, it will adversely affect public trust in the Polri institution. the efforts of the profession and security section in overcoming obstacles to enforcement of the code of ethics and discipline against members of the police who commit criminal acts are in imposing sanctions on suspected violators being given the opportunity to remain as members of the National Police and monitoring by the Provos Unit in order to foster suspected violators to comply with the disciplinary regulations of members. Polri as stipulated in Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dapit, K. (2022). PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN (Studi Pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat). UNES Law Review, 4(3), 349-366. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.245
Section
Articles

References

Hariati Kalia, Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013.
Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012.
Wik Djatmika, Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri), Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, Juni-November 2011.
https://regional.kompas.com/read/2021/01/01/16192901/polda-sumbar-pecat-23-oknum-polisi-sepanjang-2020
https://media.neliti.com/media/publications/10673-ID-penegakan-hukum-kode-etik-profesi-polri-terhadap-anggota-polri-yang-melakukan-ti.pdf,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
http://eprints.undip.ac.id/24016/1/Agus_Wijayanto.pdf,
http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria,
http://www.propam.polri.go.id/?mnu=2
http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_PasamanBarat#Batas_Wilayah
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor;
Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri.