UMK Sebagai Instrumen Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Authors

  • Raja Arva Rizky Reswara Universitas Airlangga
  • Bambang Suheryadi Universitas Airlangga
  • Maradona Universitas Airlangga

DOI:

https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i4.2441

Keywords:

UMK, Korupsi, Penjara Pengganti

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan preskripsi tentang UMK Sebagai Instrumen Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses menemukan kebenaran koherensi terhadap problematika hukum yang terjadi. Hasil dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menunjukan adanya ketepatan UMK sebagai instrumen untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Sebab, UMK dibentuk berdasarkan dengan perekonomian yang berbeda-beda disetiap daerah di seluruh Indonesia, sehingga terdakwa tindak pidana korupsi dapat menjalani hukuman pidana penjara pengganti yang lamanya mengacu pada kerugian negara dengan dikorelasikan UMK pada tahun terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ade Mahmud. (2017). Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Mimbar Hukum Justitia, 3(2), 137–156.

Aisyah, S., & Rahmi, A. (2024). Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Unes Law Review, 6(2), 7558–7565.

Barama, M. (2011). Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi (Karya Ilmiah).

Hamzah, A. (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Pradnya Paramita.

Mahmud Marzuki, P. (2021). Penelitian Hukum. Kencana Prenadamedia Group.

Muhammad Idris. (n.d.). Gaji UMK atau UMR Purwakarta, Tertinggi ke-7 di Jabar. Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2023/03/31/075529826/gaji-umk-atau-umr-purwakarta-tertinggi-ke-7-dijabar#:~:text=Pada tahun 2022 upah minimum,Apindo maupun unsur serikat buruh.

Nugraha, A. K. E. (2022). Besaran Gaji UMR Makassar 2022 Yang Jadi Acuan Pemberian THR. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6052396/besaran-gaji-umr-makassar-2022-yang-jadi-acuan-pemberian-thr#:~:text=Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan,yang sebesar Rp 3.255.423

Syamsuddin, A. (2011). Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika.

Wahyuni, W. (2023). Mengenal Prinsip Ultra Petita. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-lt63f335f902f77/

Downloads

Published

2025-06-01

How to Cite

Reswara, R. A. R., Suheryadi, B., & Maradona. (2025). UMK Sebagai Instrumen Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. UNES Law Review, 7(4), 1332–1338. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i4.2441

Issue

Vol. 7 No. 4 (2025)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Raja Arva Rizky Reswara, Bambang Suheryadi, Maradona

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.