UPAYA PENCEGAHAN POTENSI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROSES PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM (Studi Pada Biro Sumber Daya Manusia Polda Sumatera Barat)
Article Sidebar
Published:
Mar 3, 2022
Main Article Content
Abstract
Professional recruitment of members of the National Police is a must as regulated in Perkap Number 10 of 2016 concerning the Admission of Candidates for Members of the Indonesian National Police. The National Police presents a whistleblowing system application in order to prevent the occurrence of criminal acts that occur in the process of accepting prospective members of the Police. Through the National Police Chief's Decree Number: Kep/274/11/2019 concerning Team Membership Structure and the Use of the Whistleblowing System Application for the Admission of Police Candidates, this is an internal effort made by the National Police in preventing the practice of irregularities both ethically by the Police and acts that are included in Corruption.
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
Saputra, E. (2022). UPAYA PENCEGAHAN POTENSI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROSES PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM (Studi Pada Biro Sumber Daya Manusia Polda Sumatera Barat). UNES Law Review, 4(3), 332-348. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.242
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
______________, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas, Surabaya, 2005
___________, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
Buchari Said, Ringkasan Pidana Materil, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008
Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Hadyan Hawari, Implementasi Strategi Talent Scoutingmenuju Polri Yang Presisi, Jurnal Litbang Polri, ISSN:1411-3813
Khairul Nizam, Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Yang Melampai Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas, Jurnal Hukum Kaidah, Voume 19, Nomor 2, 2019
Muh. Sutri Mansyah, Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus Obstruction Of Justice, Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 16, No.1, Juni 2019
Zainudin Hasan, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Jurnal hukum, Vol.11, No.1, September 2010
Fahmiron, Pertimbangan Hakim Dalam Perampasan Aset Korupsi (Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak), Raja Grafindo Persada, Depok, 2017
H.M. Rasyid Ariman, Hukum Pidana, Setara press, Malang, 2016
Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, UMM, Malang, 2004
I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
La Ode Husen, Hubungan Fungsi Pengawasan (Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia), CV. Utomo, Bandung, 2005
Leden Marpaung, Tindakan Pidana Korupsi Memberantas dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta, 2001
Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
Marjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem peradilan pidana Kumpulan
Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
Muhammad Asri Saleh, Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2011
____________________, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
Purnadi Purbacaraka, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1977
Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Edisi 2, Cetakan ke 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum,, Sinar Baru, Bandung, 1987
______________, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
______________, Penegakan Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta, 2010
Soerjono Soekanto, Pengantar Metode Penelitan , UI Press, Jakarta, 1996
_______________, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011
Sofyan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, Amrico, Bandung, 1990
Wirjono Prodjodikoro, Tindak- Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2002
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Polri;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/274/XI/2019 tentang Susunan Keanggotaan Tim dan Penggunaan Aplikasi Whistle Blowing System Pada Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/2/XI/DIK.2.1./2019 tentang Sosialisasi Aplikasi Whistleblowing System Pada Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
______________, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas, Surabaya, 2005
___________, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
Buchari Said, Ringkasan Pidana Materil, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008
Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Hadyan Hawari, Implementasi Strategi Talent Scoutingmenuju Polri Yang Presisi, Jurnal Litbang Polri, ISSN:1411-3813
Khairul Nizam, Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Yang Melampai Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas, Jurnal Hukum Kaidah, Voume 19, Nomor 2, 2019
Muh. Sutri Mansyah, Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus Obstruction Of Justice, Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 16, No.1, Juni 2019
Zainudin Hasan, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Jurnal hukum, Vol.11, No.1, September 2010
Fahmiron, Pertimbangan Hakim Dalam Perampasan Aset Korupsi (Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak), Raja Grafindo Persada, Depok, 2017
H.M. Rasyid Ariman, Hukum Pidana, Setara press, Malang, 2016
Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, UMM, Malang, 2004
I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
La Ode Husen, Hubungan Fungsi Pengawasan (Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia), CV. Utomo, Bandung, 2005
Leden Marpaung, Tindakan Pidana Korupsi Memberantas dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta, 2001
Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
Marjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem peradilan pidana Kumpulan
Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
Muhammad Asri Saleh, Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2011
____________________, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
Purnadi Purbacaraka, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1977
Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Edisi 2, Cetakan ke 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum,, Sinar Baru, Bandung, 1987
______________, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
______________, Penegakan Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta, 2010
Soerjono Soekanto, Pengantar Metode Penelitan , UI Press, Jakarta, 1996
_______________, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011
Sofyan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, Amrico, Bandung, 1990
Wirjono Prodjodikoro, Tindak- Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2002
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Polri;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/274/XI/2019 tentang Susunan Keanggotaan Tim dan Penggunaan Aplikasi Whistle Blowing System Pada Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/2/XI/DIK.2.1./2019 tentang Sosialisasi Aplikasi Whistleblowing System Pada Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;