IMPLIKASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Simultaneous Pilkada in 2020 should be used as the beginning for quality democracy. The COVID-19 pandemic has caused several changes in the implementation of regional elections, in accordance with KPU Decree Number: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 concerning Postponing the Stages of Elections for Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and/or Mayor and Deputy Mayor in 2020 in Efforts to Prevent the Spread of Covid-19. These regulations, among others, regulate the postponement of the 2020 Pilkada stages in several parts, such as the inauguration and tenure of the Voting Committee (PPS), verification of the support requirements of individual candidates, the formation of a Voter Data Update Officer (PPDP) and the implementation of matching and research (coklit), as well as updating and preparation of voter lists. Analysis and discussion of the results obtained the following answers: (a) The implications of implementing simultaneous regional head elections as a manifestation of democracy during the Covid 19 pandemic in Pesisir Selatan Regency, namely increasing voter participation in the 2020 Pilkada compared to the 2015 Pilkada. The next implication is the emergence of disputes over the results of the vote in the election. (b) Obstacles in the implementation of simultaneous regional head elections as a manifestation of democracy during the Covid 19 pandemic in Pesisir Selatan Regency, namely the non-neutrality of the State Civil Apparatus in organizing the Pilkada by committing violations at several stages of the election
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Azumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta, 2005
Gregorius Sahdan, “Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal”, dalam Gregorius Sahdan (et al), Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi, (Yogyakarta: The Indonesian Power forDemocracy (IPD), 2008
Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Revita Aditama, Bandung, 2010
Ramlan Surbakti dkk, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011
Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997
Suharizal, Pemilukada, Dinamika, dan Konsep Mendatang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Zakaria Bangun, Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia, Bina Media Perintis, Medan, 2008
Alim Bathoro, Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi, Jurnal FISIP UMRAH, Volume. 2, No. 2, Tahun 2011
Firdaus, Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.2 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung
Herma Yanti, Gagasan Constitutional Complaint Sebagai kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional, Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018)
Jhon Retei, dkk, Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Derah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume. 13, No. 1, Tahun 2019
Utomo, W. W.. Kebijakan Penyelenggaran Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal). Jurnal Al-Harakah, 3(01), 2020