ANALISIS YURIDIS PERSEROAN PERORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
Article Sidebar
Published:
Mar 1, 2022
Main Article Content
Abstract
The current crisis situation, due to the Covid-19 pandemic, has caused the government to enact the Job Creation Law as an effort to advance the economy, in particular, micro and small businesses. The existence of the Job Creation Law expands the concept of a limited liability company with the recognition of a new legal entity, namely an individual company. The existence of an individual company gave birth to a number of contradictions in the basic concept of a limited liability company. This normative juridical research will discuss the regulation of micro and small business criteria based on the Job Creation Law and the limited liability company law as well as legal loopholes and proposed improvements. This study aims to determine the arrangements related to individual companies. The results of the study indicate that the legal basis for individual companies still has legal loopholes so that the government plays an important role in strengthening the regulation.
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
Putri, S., & Tan, D. (2022). ANALISIS YURIDIS PERSEROAN PERORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS. UNES Law Review, 4(3), 317-331. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Abbas, D. (2018). Pengaruh modal usaha, orientasi pasar, dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja ukm kota makassar. Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi, 5(1), 95-112.
Ariani, N. V., & Narindrani, M. L. F. (2021). Legal Aspect of Individual Company for Micro and Small Business in Omnibus Law on Job Creation. In 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021) (pp. 1-7). Atlantis Press.
Arief, A., & Ramadani, R. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6(2), 106-120.
Aprilia, I. S. (2020). Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)(Studi Komparasi Indonesia dengan China). SUPREMASI: Jurnal Hukum, 3(1), 1-14.
Batubara, M. I., Adi, E. A. W., & Wirdyaningsih, W. (2022). Peran Notaris Dalam Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Untuk Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Di Dki Jakarta. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(1).
Corputty, P. (2020). Omnibus Law Sebagai Alternatif Penyembuh Obesitas Regulasi Sektoral. Jurnal Saniri, 1(1), 44-61.
Dewi, A. S. K. (2022). Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5(1), 31-54.
Dewi, S. (2018). Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan. Soumatera Law Review, 1(2), 380-399.
Gloria, M. (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Panorama Hukum, 6(1), 24-31.
Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid–19 terhadap Prekonomian Indonesia. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 146-153.
Hardiyono, Y. W. (2021). Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(8), 1086-1101.
Isnaeni, D. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 5(2).
Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. Kosmik Hukum, 21(2), 115-123.
Khair, O. I., Widiatmoko, C., & Simarmata, R. P. (2022). Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(2), 2246-2263.
Manurung, O. T. (2016). Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lex Privatum, 4(7).
Matompo, O. S. (2020). Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja.
Rechtstaat Nieuw, 5(1).
Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan
Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(1), 117. hlm. 123.
Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. Jurnal Lex Specialis, 1(2).
Rongiyati, S. (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. Vol. XI, (23).
Sitorus, R. (2021). Eksistensi Perseroan Umk Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. Majalah Hukum Nasional, 51(1), 21-39.
Sulfati, A. (2018). Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia. Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 59-69.
Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal de jure, 13(1).
Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.
Yuwono, M. Y. (2015). Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia. Notarius, 8(2), 207-235.
Zulhidayat, M., & Aslamiyah, M. (2021). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 119-133.
Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menangah (UKM). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2017-2018. http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf, Diakses pada 12 Februari 2022.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816t, Diakses pada 20 Februari 2022.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
Ariani, N. V., & Narindrani, M. L. F. (2021). Legal Aspect of Individual Company for Micro and Small Business in Omnibus Law on Job Creation. In 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021) (pp. 1-7). Atlantis Press.
Arief, A., & Ramadani, R. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6(2), 106-120.
Aprilia, I. S. (2020). Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)(Studi Komparasi Indonesia dengan China). SUPREMASI: Jurnal Hukum, 3(1), 1-14.
Batubara, M. I., Adi, E. A. W., & Wirdyaningsih, W. (2022). Peran Notaris Dalam Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Untuk Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Di Dki Jakarta. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(1).
Corputty, P. (2020). Omnibus Law Sebagai Alternatif Penyembuh Obesitas Regulasi Sektoral. Jurnal Saniri, 1(1), 44-61.
Dewi, A. S. K. (2022). Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5(1), 31-54.
Dewi, S. (2018). Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan. Soumatera Law Review, 1(2), 380-399.
Gloria, M. (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Panorama Hukum, 6(1), 24-31.
Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid–19 terhadap Prekonomian Indonesia. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 146-153.
Hardiyono, Y. W. (2021). Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(8), 1086-1101.
Isnaeni, D. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 5(2).
Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. Kosmik Hukum, 21(2), 115-123.
Khair, O. I., Widiatmoko, C., & Simarmata, R. P. (2022). Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(2), 2246-2263.
Manurung, O. T. (2016). Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lex Privatum, 4(7).
Matompo, O. S. (2020). Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja.
Rechtstaat Nieuw, 5(1).
Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan
Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(1), 117. hlm. 123.
Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. Jurnal Lex Specialis, 1(2).
Rongiyati, S. (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. Vol. XI, (23).
Sitorus, R. (2021). Eksistensi Perseroan Umk Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. Majalah Hukum Nasional, 51(1), 21-39.
Sulfati, A. (2018). Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia. Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 59-69.
Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal de jure, 13(1).
Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.
Yuwono, M. Y. (2015). Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia. Notarius, 8(2), 207-235.
Zulhidayat, M., & Aslamiyah, M. (2021). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 119-133.
Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menangah (UKM). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2017-2018. http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf, Diakses pada 12 Februari 2022.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816t, Diakses pada 20 Februari 2022.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil