Konsep Perwakilan Fungsional Utusan Golongan Dalam Sistem Perwakilan Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2332Keywords:
Functional Representative. Group Envoys, Indonesian Parliamentary SystemAbstract
The aim of the research is to provide an understanding of the urgency of re-implementing the concept of functional representation in the Indonesian parliament. The emergence of the concept of functional representation or the principle of functional or occupation representation needs to be paid attention to and its importance recognized wherever possible, in addition to the political representation system, as a way to incorporate expertise or expertise into the decision-making process that concerns the public interest.. In Indonesia, the principle of functional representation has also been known, in addition to the principle of political representation. The Karya Group (Golkar), which was based on the principle of functional representation, then shifted to political representation, like other political parties. With the various descriptions of the representative system mentioned above, it can be seen that apart from political representation which is considered reasonable, functional representation also needs to be considered and recognized for its importance as a way to include economic elements and other group elements (group representatives) in the political process in the Indonesian parliament.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (UUD RIS 1949)
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
Arief Budiman, Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi, PT Gramedia Pustaka Utama
Artani Hasbi, Musyawarah & Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam, Gaya Media Pratama.
Bagir Manan, 2003, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta, FH-UII Press
Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed), Demokrasi Klasik & Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta.
Eddy Purnama, (2007), Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan perbadingannya dengan Negara-Negara Lain, jogjakarta, Nusamedia, Imagine Press
Eddy Purnama, 2007, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, Bandung, Nusamedia
Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, Nusa Media, Malang
Fadlansyah Lubis, “Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia” makalah disampaikan pada Seminar Nasional Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia, di Hotel Aryaduta-Jakarta
Friedrich, Carl J. 1949 Constitusional Governmant and democracy Theory and partice in Europe and America. Rev. ed. Boston Ginn and Company
Georg Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah, Pustaka Pelajar
Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia
Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara Jakarta
Jimly Asshiddiqqie, Menuju Parlemen Dua Kamar, sebagaimana dikutip oleh Ali Syafaat, Parlemen Bikameral
Kacung Marijan. 2011. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. cet ke-II. Kencana.
Kholid O. Santoso (Ed.), Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran, Sega Arsy
M. Laica Marzuki, 2006, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-dasar ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama.
Moh. Mahfud MD, 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
Muchammad Ali Syafa'at, Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia, Cetakan Pertama, Juni 2010, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press)
Munir Fuady, Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat, Yayasan Obor Indonesia
TA. Legowo, 2008, Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI
Fatmawati “Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral (Studi Perbadingan Antara Indonesia dan Berbagai Negara).” Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
Lubis, Fadlansyah. “Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia” makalah disampaikan pada Seminar Nasional Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia, di Hotel Aryaduta-Jakarta, 2019.
Marzuki, HM. Laica. “Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 3. No. 1 (2006). Hlm. 1-121.
Michelman, Frank I. "The Constitution, Social Rights, and Liberal Political Justification." I.CON
Bambang Soesatyo, “Pengkajian Masuknya Kembali Utusan Golongan Ke MPR,” Detik.com, 07 Maret 2024, tersedia pada https://news.detik.com/berita/d-6607813/bamsoet-imbau-pengkajian-masuknya-kembali-utusan-golongan-ke-MPR/amp
Denny Susanto, “Aman Desak DPR Sahkan RUU Masyarakat Adat”, MediaIndonesia.com, 06 Maret 2024, tersedia pada https://mediaindonesia.com/nusantara/655931/aman-desak-pemerintah-sahkan-ruu-masyarakat-adat
Hanna Fenechil Pitkin adalah seorang ahli teori politik Amerika. Dia terkenal karena studi penting The Concept of Representation, tersedia pada Wikipedia.com diakses pada 08 Maret 2024.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (UUD RIS 1949)
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
Arief Budiman, Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi, PT Gramedia Pustaka Utama
Artani Hasbi, Musyawarah & Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam, Gaya Media Pratama.
Bagir Manan, 2003, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta, FH-UII Press
Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed), Demokrasi Klasik & Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta.
Eddy Purnama, (2007), Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan perbadingannya dengan Negara-Negara Lain, jogjakarta, Nusamedia, Imagine Press
Eddy Purnama, 2007, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, Bandung, Nusamedia
Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, Nusa Media, Malang
Fadlansyah Lubis, “Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia” makalah disampaikan pada Seminar Nasional Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia, di Hotel Aryaduta-Jakarta
Friedrich, Carl J. 1949 Constitusional Governmant and democracy Theory and partice in Europe and America. Rev. ed. Boston Ginn and Company
Georg Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah, Pustaka Pelajar
Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia
Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara Jakarta
Jimly Asshiddiqqie, Menuju Parlemen Dua Kamar, sebagaimana dikutip oleh Ali Syafaat, Parlemen Bikameral
Kacung Marijan. 2011. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. cet ke-II. Kencana.
Kholid O. Santoso (Ed.), Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran, Sega Arsy
M. Laica Marzuki, 2006, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-dasar ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama.
Moh. Mahfud MD, 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
Muchammad Ali Syafa'at, Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia, Cetakan Pertama, Juni 2010, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press)
Munir Fuady, Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat, Yayasan Obor Indonesia
TA. Legowo, 2008, Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI
Fatmawati “Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral (Studi Perbadingan Antara Indonesia dan Berbagai Negara).” Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
Lubis, Fadlansyah. “Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia” makalah disampaikan pada Seminar Nasional Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia, di Hotel Aryaduta-Jakarta, 2019.
Marzuki, HM. Laica. “Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 3. No. 1 (2006). Hlm. 1-121.
Michelman, Frank I. "The Constitution, Social Rights, and Liberal Political Justification." I.CON
Bambang Soesatyo, “Pengkajian Masuknya Kembali Utusan Golongan Ke MPR,” Detik.com, 07 Maret 2024, tersedia pada https://news.detik.com/berita/d-6607813/bamsoet-imbau-pengkajian-masuknya-kembali-utusan-golongan-ke-MPR/amp
Denny Susanto, “Aman Desak DPR Sahkan RUU Masyarakat Adat”, MediaIndonesia.com, 06 Maret 2024, tersedia pada https://mediaindonesia.com/nusantara/655931/aman-desak-pemerintah-sahkan-ruu-masyarakat-adat
Hanna Fenechil Pitkin adalah seorang ahli teori politik Amerika. Dia terkenal karena studi penting The Concept of Representation, tersedia pada Wikipedia.com diakses pada 08 Maret 2024.
Downloads
Published
2024-09-27
How to Cite
Rizki Agus Saputra. (2024). Konsep Perwakilan Fungsional Utusan Golongan Dalam Sistem Perwakilan Di Indonesia. UNES Law Review, 7(1), 494–506. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2332
Issue
Section
Articles
License
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
