Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Alas Hak Jual Beli Secara Adat di Kota Bukittinggi
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a national strategic project that aims to realize the provision of legal certainty and legal protection of community Land Rights based on the principles of simple, fast, smooth, safe, fair, equitable and open and accountable, so as to improve the welfare and prosperity of the community and the country's economy, as well as reduce and prevent land disputes and conflicts. To accelerate the implementation of registration of all land areas in Indonesia in 2016 a Circular Letter was issued by the Minister of ATR / Head of BPN Number 1756 / 15.I / IV / 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Land Registration which is essentially about simplifying the basis of rights for land registration. In this case, for proof of ownership of customary land owned by the Bukittinggi customary law community, some use customary sales and purchase letters. Based on this, the author is interested in conducting research with the formulation of the problem, namely: How is the process of making customary land sales and purchases in Bukittinggi City? How is the process of first land registration through PTSL with customary land sale and purchase rights at the Bukittinggi City Land Office and, How is the process of first land registration through PTSL with customary land sale and purchase rights after the realization of Complete City Mapping in Bukittinggi City. And the purpose of the study is to study and analyze the process of making customary land sales and purchases in Bukittinggi City, to study and analyze the process of first land registration through PTSL with customary land sale and purchase rights at the Bukittinggi City Land Office, and to study and analyze the process of first land registration through PTSL with customary land sale and purchase rights after the realization of Complete City Mapping. The research method is an empirical legal approach method (emphrical legal research), the nature of this research is descriptive. The conclusion is that the PTSL process with the basis of customary land sale and purchase certificates can be used at the Bukittinggi City Land Office and is equipped with a statement of physical control of the land area, and for the land registration process through PTSL after Bukittinggi City is Complete, physical data collection in the form of measuring land areas in the field is no longer carried out, but only legal data collection is carried out.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
Adrian Sutedi, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta.
Adrian Sutedi, 2012 Sertifikat Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua Sinar Gafika, Jakarta.
Ahmat Riardo, Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Solok, Soumatera Law Review,Vol. 2 No. 2, 2019.
Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Arie S. Hutagalung, 2005, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.
Bachtiar Effendi, 1983, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan- Peraturan Pelaksanaanya, Alumni Cetakan Satu, Bandung.
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.
Boedi Harsono, 2013. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya,), Djambatan, Jakarta.
Boerma Boerhan, dan Mahjuddin Salim, Tanah Ulayat Dalam Pembangunan, Fakultas Hukum dan pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas Padang
Djamanat Samosir, 2013, Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia). Tarsito, Bandung.
Effendi Perangin, 1994, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, 2021,Buku Ajar Hukum Adat, Madza Media, Malang.
Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Hazairin, Demokrasi Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1970
Joshua Melvin Arung La‟bi, et.all, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan, Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Volume XVI Nomor 1, April 2021.
M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Penghulu. 1985. Minangkabau Sejarah Ringkas dan Kebudayaannya, Mutiar, Jakarta.
Maulida Soraya Ulfah dan Denny Suwondo, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Demak, Ilmu Hukum, Fakultas Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
Merdian Lisa, S.IP yang berjudul ”Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bukittinggi” Tesis, Universitas Andalas, Fakultas Hukum, 2022
Nova Susanti, S.H, yang berjudul “Pendaftaran Tanah Pertama Kali Berdasarkan Jual Beli Dibawah Tangan Di Kabupaten Padang Pariaman”, Tesis, Universitas Andalas, Fakultas Hukum, 2017
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok- Pokok Agraria.