Kekuatan Pembuktian Penjaminan Utang Piutang Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Acquiring land rights can be accomplished through various legal acts, one of which involves buying and selling. This research aims to examine the efficacy of guaranteeing debts and receivables through a binding sale and purchase agreement for both debt providers and recipients, as well as to analyze the legal protection afforded to them through such agreements. The research utilizes a normative legal research approach, employing both statutory research and a conceptual framework, and relies on secondary data sources such as statutory regulations, books, and scientific journals. The results of this research indicate that the strength of proof of guaranteeing debts and receivables through a binding sale and purchase agreement for the debtor and debt recipient is invalid and cannot serve as the basis for transferring land rights, except by a PPAT deed or auction. Furthermore, legal protection for guaranteeing debts and receivables cannot be obtained through a valid sale and purchase agreement for the debt provider and the debt recipient. Appropriately, debt and receivable agreements should be guaranteed using mortgage rights.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. UU Nomor 4 Tahun 1996. LN Tahun 1996 No. 42 TLN No. 3632.
Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. PP Nomor 24 Tahun 1997. LN Tahun 1997 No 59 TLN No. 3696.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Soebakti dan R. Tjitrosudibio.
Budiono, Harlien. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Bandung: PT. Citra Adhitya Bhakti, 2014.
Komariah. Hukum Perdata. Malang: UMM Press, 2005.
Amangsa, M. A. D. A. dan Priyanto, I.M.D.“Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) Dalam Tansaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan”, Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 8, No. 1 (2019). Hlm. 5.
Anindita, Sri Laksmi dan Sitanggang, Eriska Fajrinita. “Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449K /PID/2001)”. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 52, No. 1 (2022). Hlm. 311.
Nurhayati dan Gueci, Rizal S. "Keberlakuan Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terhadap Pendaftaran Hak Tanggungan pada Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat di Kota Tangerang Selatan". Jurnal Surya Kencana Dua. Vol. 6. No. 1 (2019). hlm. 655.
Palar, Vicky Caesar Elang dan Mohamad Fajri Mekka Putra. "Wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun yang dibuat oleh Notaris." Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 5. No. 1 (2023). Hlm. 36.
Sukisno, Djoko. "Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris". Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 20. No. 1 (2008). Hlm. 5.
Syamsiah, Desi dan Nurviana, Reki. “Perspektif Hukum Eksekusi Atas Objek Dibebani Hak Tanggungan”. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora. Vol 1. No. 3 (2022), Hlm. 567.