Analisis Hukum Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing
Article Sidebar
Published:
Sep 25, 2024
Keywords:
Development Law, Indonesian Capital City (IKN), Return on Foreign Investment.
Main Article Content
Abstract
The implementation of infrastructure development in the Indonesian Capital City (IKN) is one of the government's strategic directions regulated in the provisions of Law no. 3 of 2022 concerning the Indonesian Capital City (IKN Law). One of the funding sources regulated in the IKN Law is the distribution of foreign funds, including the Government and Business Entity Cooperation (KPBU) program, financial support or international funding programs, and creative funding programs. The two research formulations focus on a critical study of risk management in relation to foreign investment returns in infrastructure development in the IKN. This research is a type of normative legal research with a sociological approach. The conclusion of this study is that the KPBU system has clearer accountability rules, but the use of the other two foreign investment systems is relatively faster to use. Therefore, the other two schemes require more configuration.
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
Ade Andrian Nur Satiaputra, Cika Silvia Puspa Christina, Nurhayani Butar Butar, Sunardi, S., Budi Prabowo, & Rahajeng Oktovione Putri Bestari. (2024). Analisis Hukum Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing. UNES Law Review, 7(1), 360-371. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2314
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Law Review berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Jurnal UNES Law Review.
References
International Monetary Fund. Balance of Payments Manual, Washington: The International Monetary Fund, 1977.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2012.
Muhaimin. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mataram: Penerbit UPT Mataram University Press,
2020.
Aulia, M. Zulfa. “Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdi Pada Pembangunan?.” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018): 363-392, https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392.
Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20-33, https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.
Daliman et.al. “Analisis Penilaian Risiko Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Pada Infrastruktur Jalan Tol.” Reka Racana: Jurnal Teknik Sipil 7, no. 1 (Maret 2021): 22-31, https://doi.org/10.26760/rekaracana.
Hasan, Suriyati. “Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).” Meraja Journal 1, no. 3 (November 2018): 55-65, https://doi. org/10.33080/mrj.v1i3.17.
Hudi, Moh. “Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
Irwanugroho, Hendry. “Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Jaminan.” Jurnal Poros Hukum 1, no. 1 (2019): 32-54. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/243.
Jayus, Jaja Ahmad. “Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum.” Jurnal Litigasi 16, no. 2 (Januari 2016): 2906-2938, http://dx.doi.org/10.23969/ litigasi.v16i2.38.
Leal-Arcas, Rafael. “The Multilateralization of International Investment Law.” North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation 35, no. 1 (2009): 33-136, https:// scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol35/iss1/4.
Maramis, Joubert B. “Faktor-Faktor Sukses Penerapan KPBU Sebagai Pembiayaan Infrastruktur: Suatu Kajian.” Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi 5, no. 1 (Maret 2018): 49-63, https:// doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19149.
Samosir, Herri Suryadi. “Studi Prioritas Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema KPBU Menggunakan AHP”. Tesis, Fakultas Teknis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.
Sefriani. “The Urgency of International Investment Agreements (IIA) and Investor-State Dispute Settlement (ISDS) For Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 18, no. 2 (2018): 245-
250, http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.1961
Sukwika, Tatan. “Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia.” Jurnal Wilayah dan Lingkungan 6, no. 2 (Agustus 2018): 115-
130, https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek KPBU.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2012.
Muhaimin. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mataram: Penerbit UPT Mataram University Press,
2020.
Aulia, M. Zulfa. “Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdi Pada Pembangunan?.” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018): 363-392, https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392.
Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20-33, https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.
Daliman et.al. “Analisis Penilaian Risiko Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Pada Infrastruktur Jalan Tol.” Reka Racana: Jurnal Teknik Sipil 7, no. 1 (Maret 2021): 22-31, https://doi.org/10.26760/rekaracana.
Hasan, Suriyati. “Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).” Meraja Journal 1, no. 3 (November 2018): 55-65, https://doi. org/10.33080/mrj.v1i3.17.
Hudi, Moh. “Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
Irwanugroho, Hendry. “Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Jaminan.” Jurnal Poros Hukum 1, no. 1 (2019): 32-54. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/243.
Jayus, Jaja Ahmad. “Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum.” Jurnal Litigasi 16, no. 2 (Januari 2016): 2906-2938, http://dx.doi.org/10.23969/ litigasi.v16i2.38.
Leal-Arcas, Rafael. “The Multilateralization of International Investment Law.” North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation 35, no. 1 (2009): 33-136, https:// scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol35/iss1/4.
Maramis, Joubert B. “Faktor-Faktor Sukses Penerapan KPBU Sebagai Pembiayaan Infrastruktur: Suatu Kajian.” Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi 5, no. 1 (Maret 2018): 49-63, https:// doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19149.
Samosir, Herri Suryadi. “Studi Prioritas Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema KPBU Menggunakan AHP”. Tesis, Fakultas Teknis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.
Sefriani. “The Urgency of International Investment Agreements (IIA) and Investor-State Dispute Settlement (ISDS) For Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 18, no. 2 (2018): 245-
250, http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.1961
Sukwika, Tatan. “Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia.” Jurnal Wilayah dan Lingkungan 6, no. 2 (Agustus 2018): 115-
130, https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek KPBU.